(Islam Today ID) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD Meyakini Anies Baswedan tidak akan menjadi presiden selanjutnya. Ia mengungkapkan pendapatnya, setelah melihat partai pendukung dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Denny (Indrayana) tanya peluang Anies jadi presiden, saya bilang kalau dukungan partai lain selain yang 3 itu susah, karena partai lain sudah punya sikap,” ujar Mahfud MD, dilansir dari saluran YouTube Kick Andy, Rabu 22 Februari 2023.
“Enggak mungkin (jadi presiden)” sambungnya.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini secara terang-terangan berujar bahwa dirinya tidak akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres nanti.
“Saya enggak dukung Anies. Jelas. Ada alternatif? Tentu saya menyebut preferensi saya si A oke,” paparnya.
“Tapi saya enggak bilang dukung karena saya Menko Polhukam,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD turut menyinggung rumor terkait pemerintah yang sedang berupaya untuk mempersulit langkah Anies Baswedan di Pilpres 2024 kelak.
“Saya jamin enggak ada. Kalau ada oknum di dalam bahkan ketua partai oleh anak buah itu banyak, oknum banyak, tapi kalau partai resminya enggak ada,” katanya.
Kemudian, Mahfud MD menyoroti soal rekam jejak Anies Baswedan selama berkiprah sebagai pejabat pemerintahan.
“Sudah terbuka kasus itu bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu,” tuturnya.
Di sisi lain, Koordinator Nasional Go-Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, menilai upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan ini lebih buruk dari pada suasana sebelum Pemilihan Presiden 2019.
Sirajuddin menjelaskan, dalam Pilpres sebelumnya, tidak ada bakal calon yang dijegal maupun ditakuti seperti Anies.
“Menghadapi Pilpres 2024, hanya Anies calon yang ditakuti, tapi siapa yang jadi lawan belum jelas, ini semua seperti operasi senyap menjegal Anies,” kata Sirajuddin dalam keterangannya, Kamis, 8 Desember 2022.
Dia mencontohkan adanya upaya penjegalan kala Anies menjalankan safari politiknya. Sebelumnya, surat izin penggunaan tempat bagi safari Anies di sejumlah daerah di Sumatra dicabut tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Menurut Sirajuddin, hal ini menunjukkan agenda politik segelintir orang yang mulai ketakutan akibat posisi Anies makin menguat dalam Pilpres 2024.
Dia turut menyoroti pelaporan oleh sekelompok warga sipil terhadap Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ia menyebut laporan ini tidak punya dasar yang jelas.
“Atas dasar apa Anies disebut melanggar Pemilu? Dia belum dinyatakan oleh KPU sebagai peserta pemilu, objek laporannya tidak jelas dan tidak berdasar,” ujarnya.
Menurut Sirajuddin, safari politik Anies Baswedan bukan sebagai capres, melainkan masyarakat biasa yang kebetulan menjadi bakal capres. Toh, kata dia, sambutan masyarakat di daerah yang dikunjungi merupakan penghormatan dan kecintaan pada Anies.
Sirajuddin mengaku heran jika hal tersebut dianggap melanggar aturan kampanye. Menurut dia, tidak ada aturan baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu yang melarang bakal capres untuk keliling daerah dan bersua dengan relawan.
“Tetapi kenapa hanya Anies yang dihadang dan diganggu? Apakah karena hanya Anies yang disambut masyarakat?,” kata dia.
Sirajuddin berharap Pilpres 2024 bisa diselenggarakan atas dasar semangat persatuan dan sportifitas. Alih-alih jegal menjegal, ia menyebut kontestasi Pilpres mestinya diwarnai dengan adu gagasan, narasi, dan karya.
“Jangan adu sentimen, karena itu bisa memecah belah, sebagaimana yang terjadi dalam Pilpres 2019. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.[MU]