(IslamToday ID) – Partai Nasdem membuka pintu lebar-lebar untuk partai politik (parpol) yang gagal mencapai kesepakatan dalam koalisinya masing-masing. Nasdem menyebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih ingin menambah jumlah anggota.
“Kalau toh ada tetangga yang tidak mencapai kesepakatan, kenapa kita tidak bersama-sama?” kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Menurutnya, KPP saat ini akan bersabar untuk bisa menambah kekuatan koalisi. Oleh karena itu, komunikasi dengan parpol lain tetap dilakukan oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS.
Tujuannya, menarik parpol lain untuk sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres). “Kita melihat ini dibutuhkan kesabaran tingkat dewa untuk kemudian bisa mendapatkan rezeki anak soleh tadi,” ucapnya dikutip dari Kompas.
“Kalau enggak, yang penting komunikasi dilakukan terus lah, intensitas komunikasi itulah yang kemudian menjadi ice breaker untuk kemudian terbentuknya koalisi yang lebih besar,” paparnya.
Terakhir, ia menuturkan poin nota kesepakatan sangat mungkin bertambah mengikuti jumlah anggota KPP. “(Bakal) Diperluas, ya istilah traktatnya akan jauh lebih progresif,” ujarnya.
Seperti diketahui, KPP telah resmi terbentuk pasca penandatanganan tiga ketua umum parpol pengusung Anies. Terdapat enam poin kesepakatan dalam nota kesepakatan pembentukan KPP. Salah satunya menyerahkan pemilihan Cawapres pada Anies.
Pengumumannya disampaikan oleh tim kecil yang berisi perwakilan Nasdem, Demokrat, PKS, serta tim Anies sendiri. Nota kesepakatan pembentukan koalisi telah ditandatangani oleh ketua umum ketiga parpol, dan ditunjukan pada publik di Sekretariat Perubahan.
“Dengan ditandatanganinya piagam ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan resmi terbentuk,” ujar Willy.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan detail penandatangan masing-masing parpol. Ia menjelaskan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menandatangani nota kesepakatan pada 1 Maret 2023.
Berlanjut penandatangan yang dilakukan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2 Maret 2023. Terakhir, nota kesepakatan diteken oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada 22 Maret 2023. [wip]