(Islam Today ID) – Di tengah wacana koalisi besar yang masih maju-mundur, muncul usulan menduetkan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD sebagai capres-cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Budayawan sekaligus pengamat politik, Eros Djarot menyodorkan bakal pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kepada PDI Perjuangan (PDIP). Eros yakin pasangan ini bisa memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan berpotensi besar mengalahkan Koalisi Kebangsaan
“Jika PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 maka punya potensi besar untuk mengalahkan Koalisi Kebangsaan, apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud MD,” kata budayawan sekaligus pengamat politik Eros Djarot melalui keterangan tertulis, di Semarang, Ahad (9/4/2023).
Eros menilai duet Ganjar-Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan pada pilpres mendatang. Menurut dia, Ganjar menjadi sosok pemimpin yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sedangkan, Menko Polhukam Mahfud MD bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih.
“Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan maupun koalisi sebesar apa pun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok. Clear,” ujarnya.
Eros mengatakan, jika rekam jejak Ganjar Pranowo bisa dilihat dari kepuasan masyarakat melalui lembaga-lembaga survei maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Ia mengisahkan keberanian Mahfud membuka skandal di Kementerian Keuangan, termasuk ketegasan yang bersangkutan saat berhadapan dengan anggota legislatif pada rapat dengar pendapat.
“Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar. Jika Ganjar mampu mewujudkan clean government maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi,” katanya.
Meskipun selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Sebab, menurut dia, konsistensi yang ditunjukkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan.
“Ditambah keduanya tidak memiliki beban sejarah apa pun. Sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan dan jika PDI Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang pilpres maka pasangan Ganjar-Mahfud yang harus diusung,” ujarnya.
Di hari yang sama, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis hasil survei mengenai pernyataan anggota DPR yang menyatakan bahwa seharusnya informasi aliran dana tidak wajar lebih dari Rp 300 triliun di Kemenkeu tidak disampaikan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Para legislator menganggap langkah itu melanggar undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan dokumen tindak pidana pencucian uang.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, mayoritas masyarakat yang mengikuti berita tersebut pun tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR itu. Hal itu disampaikan Djayadi dalam paparan hasil survei nasional LSI, “Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi di BTS, dan Peta Politik Terkini”, kemarin.
“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, mayoritas (58,5 persen) tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR bahwa seharusnya informasi aliran dana tidak wajar lebih dari Rp 300 triliun itu tidak disampaikan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD,” kata Djayadi.
Sedangkan, sebanyak 26,8 persen menyatakan setuju dengan pernyataan anggota DPR dan 14,6 persen menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Selain itu, mayoritas masyarakat yang mengikuti rapat antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi III DPR pada 29 Maret 2023 pun menyatakan lebih percaya dengan keterangan Mahfud daripada DPR.
“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, sekitar 43,9 persen mengikuti berita tentang rapat Mahfud MD dengan Komisi III DPR, dari yang mengikuti berita tersebut mayoritas 63,3 persen lebih percaya dengan keterangan Mahfud MD,” lanjutnya.
Dari survei LSI ini juga menunjukkan bahwa sekitar 67,6 persen masyarakat yang mengetahui berita kasus aliran dana tidak wajar di Kementerian Keuangan percaya mengenai hal itu.
“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, sekitar 50 persen juga tahu bahwa Sri Mulyani mengatakan aliran dana tersebut tidak seluruhnya berasal dari Kementerian Keuangan dan dari warga yang tahu pernyataan tersebut mayoritas 67,6 persen warga percaya dengan pernyataannya,” ujar Djayadi.[MU]