(IslamToday ID) – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyoroti kebijakan Presiden Jokowi khususnya perihal program kesayangannya yakni hilirisasi mineral. Sebagaimana diketahui, hilirisasi mineral kerap dibangga-banggakan oleh Jokowi karena mampu meningkatkan nilai tambah ekspor.
JK menyatakan, sejadinya kebijakan hilirisasi mineral adalah kebijakan yang baik. Namun, hilirisasi baru bisa memiliki dampak yang baik apabila misalnya pembangunan-pembangunan smelternya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional.
“Kalau semuanya oleh asing maka dampaknya menjadi kecil. Kebijakan harus dievaluasi, tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang harus evaluasi ini, jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang,” kata JK dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Jumat (19/5/2023).
Selain hilirisasi, JK juga menyoroti pembangunan infrastruktur di era Jokowi. JK mengatakan aliran investasi asing ke berbagai proyek infrastruktur nasional jangan justru membuat Indonesia tergantung kepada keahlian dan tenaga kerja asing.
Ia mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan untuk memastikan investor asing yang masuk ke Indonesia mentransfer teknologi serta melatih dan merekrut tenaga kerja lokal. “Harus dipaksakan tapi dengan aturan yang harus disahkan, harus. Tidak boleh kirim tenaga ini. Semua negara berhak mengatur itu,” kata JK.
Tanpa paksaan untuk merekrut dan melatih tenaga kerja lokal, menurut JK, Indonesia kehilangan potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari investasi asing. Ia mengambil contoh pertumbuhan pesat industri smelter dalam satu dekade terakhir.
“Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri, besok kita panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi? Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja, akhirnya tidak ada satu orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter,” pungkas JK. [wip]