(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pemanggilan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka oleh DPP PDIP terkait klarifikasi pertemuannya dengan Prabowo Subianto di Solo, merupakan teguran keras untuk Jokowi.
“Ini teguran keras dari PDIP untuk Jokowi. Ini bukan soal remeh, tapi soal dukung mendukung, soal pertarungan antara PDIP dengan Gerindra,” kata Ujang dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/5/2023).
Menurutnya, PDIP menilai pertemuan Gibran dengan Prabowo yang berujung dukungan relawan untuk Ketua Umum Partai Gerindra, itu dinilai berbahaya oleh PDIP.
“Prabowo sebagai kubu lain, lawan politik PDIP, jadi itu bisa berbahaya. (Pemanggilan Gibran) Ini bagian dari peringatan keras kepada Gibran dan Jokowi,” kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyoroti tidak adanya sanksi bagi Gibran dari DPP PDIP. Menurutnya, sikap itu diambil untuk menjaga dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Capres) PDIP.
Sebab, kalau Gibran mendapat sanksi, peluang keluarga Jokowi mengalihkan dukungan kepada Prabowo Subianto sangat mungkin terjadi.
“Soal sanksi, tentu enggak segampang itu bagi PDIP berikan sanksi kepada anak presiden. Apalagi secara posisi tawar menawar politik, (Jokowi) kan jadi king maker di 2024. Artinya kalau sanksi lebih kuat ke Gibran tentu akan lebih mudah sikap keluarga Jokowi mendukung Prabowo hari ini,” kata Arifki.
Di sisi lain, bila sanksi benar-benar diterima Gibran tentu akan berpengaruh terhadap dukungan Jokowi kepada Ganjar. “Kalau disanksi berat ini akan berisiko untuk PDI Perjuangan. Tentu secara kultur politik maupun kelembagaan presidenan, (bisa) mempersulit ruang Ganjar untuk didukung Pak Jokowi,” jelas Arifki.
Dalam hal ini, DPP PDIP pun dinilai lebih memilih mengambil langkah aman dengan tidak memberi sanksi tegas, hanya berupa teguran kepada Gibran. [wip]