(IslamToday ID) – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan terkait masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik agar dibatasi maksimal dua periode atau 10 tahun. Gugatan kali ini dari dua warga bernama Eliadi Hulu dan Saiful Salim.
“Berdasarkan UUD tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar saat membacakan putusan MK di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023) dilansir dari Youtube Mahkamah Konstitusi.
Dalam kesimpulannya, MK menilai Eliadi Hulu, yang mantan pejabat organisasi intrakampus, dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Saiful Salim tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Satu dari sembilan hakim konstitusi, yakni Arief Hidayat, memiliki alasan berbeda atau concurring opinion. Dalam alasan berbedanya, ia mengatakan, apabila seandainya para pemohon memiliki kedudukan hukum, tetap saja gugatan mereka kandas.
“Seandainya para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), quod non, pokok pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga norma a quo tetap konstitusional,” ujar Arief Hidayat.
Dilansir situs MKRI, dua warga bernama Eliadi Hulu dan Saiful Salim menggugat Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal itu mengatur masa jabatan ketua umum partai politik. Perkara terdaftar dengan nomor 65/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023.
Para penggugat ingin MK menafsirkan ulang pasal itu lantaran mereka menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Penggugat meminta agar ketua parpol maksimal menjabat selama 10 tahun atau dua periode saja.
Bunyi Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 2/2011 itu adalah, “pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”.
Sejumlah hal yang disorot penggugat adalah munculnya dinasti dalam tubuh parpol. Mereka mencontohkan dua parpol besar yakni PDIP dan Partai Demokrat. PDIP menurut mereka melanggengkan kekuasaan secara turun temurun dan bahkan Ketua Umum PDIP sudah menjabat selama kurang lebih 42 tahun.
Selain Eliadi dan Saiful, MK juga tercatat menerima permohonan judicial review UU Parpol terkait masa jabatan ketum parpol dari pihak lain. Gugatan itu datang dari Muhammad Helmi Fahrozi, E. Ramos Petege, dan Leonardus O. Magai.
Majelis Hakim MK menolak gugatan judicial review tersebut pada 27 Juni lalu. Ketua MK Anwar Usman menyebut gugatan yang diajukan oleh ketiganya ditolak lantaran majelis hakim menganggap gugatan tersebut tidak serius.(hzh)