(IslamToday ID) – Dewan Masjid Indonesia (DMI) menentang keras usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel yang meminta semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah.
Sekjen DMI Imam Addaruqutni mengatakan usulan kepala BNPT itu tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi, melainkan lebih mengarah kepada pemerintahan totalitarianisme.
“Sebenarnya itu bukanlah arah dari kehidupan bernegara yang demokratis, melainkan arah pemerintahan yang totaliter yang akan melahirkan rezim diktator,” kata Imam, Selasa (5/9/2023).
Ia mengaku heran kepala BNPT bisa mengusulkan hal semacam itu. Padahal, katanya, Indonesia baru saja merayakan hari kemerdekaan yang menganut sistem demokrasi.
“Kok masih saja ada pemikiran dari pejabat yang institusinya sendiri merupakan instrumen alat negara justru pemikirannya itu totalitarian dan bercorak diktatorial,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.
“Pandangan-pandangan seperti ini kalaulah muncul mestinya di lembaga semacam parlemen atas nama rakyat,” lanjutnya.
Imam mengatakan jika pun itu muncul dari pemerintahan dengan sistem parlementer, maka usulan itu tetap kontra demokrasi. Ia mengatakan, di Indonesia nilai kontra demokrasi pernah terjadi pada masa Orde Baru.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah Indonesia saat ini tidak kembali ke masa-masa itu. “Lha, kok ini mau diulangi lagi,” sindirnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada upaya mewujudkan keadilan, menyejahterakan masyarakat, dan perkuat sistem keamanan.
Imam pun meminta pemerintah untuk membubarkan lembaga instrumen yang tumpang tindih dan potensi pemubaziran keuangan negara. Ia menyoroti BNPT sebagai salah satu institusi mubazir, karena sudah ada Polri.
“Sudah ada kepolisian negara dan kita perlu penguatan untuknya. Lha kok masih ada BNPT, padahal yang diperankan BNPT itu policing system yang mestinya melekat pada kepolisian negara,” ucapnya.
“Cobalah presiden memikirkan perlunya efisiensi penggunaan anggaran negara ini dengan di antaranya melakukan relandscaping kelembagaan instrumental yang mungkin akan bisa lebih menghemat keuangan negara,” pungkasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom. Ia juga menolak usul BNPT agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah.
Bagi pihaknya, usulan yang muncul dari mulut kepala BNPT itu menunjukkan pemerintah mulai frustrasi dalam mengatasi masalah radikalisme di Indonesia.
“Pemikiran Rycko yang menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar di tempat ibadah, serta mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khutbah, hanya menunjukkan sikap frustrasi pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah radikalisme,” kata Gomar.
Ia menilai usul BNPT itu sebagai langkah mundur dalam proses demokratisasi yang diperjuangkan bersama pasca reformasi 1998. Pasalnya, ia menyatakan Indonesia sudah menyepakati demokrasi menjadi sistem atau kendaraan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. [wip]