(IslamToday ID) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis perkiraan modal calon legislatif (caleg) DPR dan DPRD di Pemilu 2024.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Abdurrohman menggunakan daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2019 untuk membuat asumsi ini. Rinciannya, 580 kursi DPR, 2.372 DPRD provinsi, dan 17.510 DPRD kabupaten/kota.
Abdurrohman menyebut kursi DPR tersebut diperebutkan sekitar 8.037 caleg. Sedangkan total caleg yang memperebutkan kursi DPRD tingkat I dan II menyentuh 258.631 orang pada Pemilu 2019 lalu.
“Ini kalau kita asumsikan jumlah caleg tetap. Asumsi pengeluaran caleg pusat Rp 1 miliar. Kemarin saya lihat di TV beberapa caleg ada bilang Rp 5 miliar, Rp 3 miliar, tapi kita rata-ratakan Rp 1 miliar. Kemudian caleg DPRD Rp 200 juta per orang. Ini rata-rata saja, asumsi moderat,” ungkapnya dalam ‘Media Briefing APBN 2024’ di Grand Aston, Cianjur, Jawa Barat, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (26/9/2023).
“Jadi, dari situ (modal caleg) total dampak ke lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) di 2023 4,72 persen naiknya dan di 2024 6,57 persen,” sambungnya.
Ia juga merinci dampak tak langsung pengeluaran caleg ke konsumsi masyarakat sekitar 0,14 persen di 2023 dan 0,21 persen pada tahun depan. Sedangkan kontribusinya untuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan sekitar 0,27 persen pada tahun depan.
Abdurrohman mengatakan sumbangsih duit caleg tersebut bisa ikut mengkompensasi risiko pelemahan ekonomi global. Ia pun optimis PDB akan berada di angka 5,1 persen pada tahun ini dan 5,2 persen di 2024.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan per Agustus 2023 ini APBN 2023 sudah tersedot Rp 14 triliun untuk Pemilu 2024. Realisasi itu 46,7 persen dari pagu tahun ini sebesar Rp 30 triliun.
Duit Rp 30 triliun ini terbagi atas dua bagian, yakni untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun. Sedangkan untuk kementerian/lembaga (K/L) lain mencapai Rp 6,2 triliun. [wip]