(IslamToday ID)— Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mendorong pemuda melakukan perlawanan kultural terhadap oligarki dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Gerakan kultural bisa dilakukan dengan mengadopsi aksi ‘BTS Army’ di Amerika Serikat yang membuat Donald Trump kalah dalam Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2020.
Pemuda merupakan pemilik suara mayoritas, dua pertiga dari calon pemilih pada Pemilu 2024 mendatang diharapkan mampu mengubah permainan politik yang selama ini dimainkan para pemodal. Perlawanan kepada para oligarki dilakukan bukan dengan peraang melainkan dengan melakukan perlawanan kultural ala K-POP lewat BTS Army-nya.
“Kita ubah game-nya, pakai metode budaya bukan perang tumpah darah, tiru tuh K-POPnya, BTS Army itu dia keren jadi pendekatan budaya, Donald Trump aja paling takut sama BTS,” kata Faisal dalam diskusi online ‘Sketsa Masa Depan Lingkungan dan Tata Kelola Pertambangan Pasca-Pemilu 2024‘yang diselenggarakan oleh LP3ES Jakarta pada Rabu (27/9/2023).
“Donald Trump kan kalah akhirnya salah satunya, karena kalau di Amerika mau kampanye itu kita beli undangan kalau mau hadir. Kalau di Indonesia kan dikasih duit, diborong karcisnya oleh BTS Army sehingga sepi itu (kampanye) si Donald Trump,” tandasnya.
Perlawanan para pemuda ini sebagai aksi perlawanan rakyat terhadap persekongkolan jahat yang melahirkan sejumlah kebijakan yang hanya menjadi karpet merah bagi para investor. Deretan kebijakan yang menjadi karpet merah para oligarki diantaranya Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), UU KPK, UU MK, keluarnya aturan upah minimum provinsi (UMP) secara terpusat, lalu PPh badan turun dari 25% jadi 22% yang semuanya menguntungkan kelompok pemodal dan merugikan rakyat.
“Jadi wajib ini dibatalkan, wajib dibatalkan sudah merusak sendi-sendi bernegara, ini kelakuan oligarki, sumber masalahnya oligarki,” ujar Faisal.
Faisal juga mengungkapkan kerusakan demokrasi oleh para oligarki membuat batas antara penguasa dan pengusaha menjadi hilang. Ia mencontohkan bagaimana dua pejabat Istana, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (PT Mobil Anak Bangsa) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan (PT Energi Kreasi Bersama/ Electrum) yang sama-sama memiliki perusahaan kendaraan listrik.
“Tidak ada lagi batas antara penguasa dgn pengusaha, tidak ada lagi batas antara privat atau publik, dan saya kasih contoh model yang paling bagus itu Moeldoko sama Luhut Pandjaitan,” ungkap Faisal.
“Dia punya pabrik sepeda motor listrik dia punya pabrik mobil lstrik dia minta subsidi kepada Menteri Keuangan untuk diri dia sendiri,” tegasnya. [khs]