(Islam today ID) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berharap nota kesepahaman yang ditandatanganin dengan Ketua KPU RI dapat menjadi titik tolak untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan yang lebih konstruktif bagi penyelenggaraan pemilu.
Hal itu disampaikan Gus Yahya usai menandatangani nota kesepahaman antara KPU dan PBNU bertajuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. dengan Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/23).
“Ini menjadi salah satu topik utama komunikasi PBNU kepada warga NU di berbagai kesempatan, yaitu bahwa kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/23).
Gus Yahya mengatakan pihaknya sedang menjalankan program Gerakan Keluarga Maslahat yang melibatkan keluarga di tingkat basis desa. Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi salah satu saluran pendidikan politik yang dilakukan warga NU.
Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari juga mengatakan umat Islam memberikan kontribusi yang besar dalam konteks demokrasi global. Umat Islam di Indonesia dinilainya lebih kompatibel dengan demokrasi dibanding negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.
“Warga Indonesia ini paling banyak adalah umat Islam, maka bisa dikatakan bahwa kontribusi umat Islam dalam perkembangan demokrasi di Indonesia ini dan juga dalam konteks demokrasi global memberikan kontribusi yang besar,” terangnya.
Fakta tersebut melandasi KPU menjajaki kerja sama dengan PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hasyim meyakini NU turut turut telah berkontribusi dalam mendirikan dan memperjuangkan Indonesia sampai saat ini.
“Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jam’iyah memberikan kontribusi dalam perkembangan demokrasi, khususnya untuk Pemilu 2024 nanti,” jelas Hasyim.
Sementara itu, Hasyim juga menuturkan, akan melibatkan berbagai elemen agama seperti kiai, ulama, hingga santri saat hari pencoblosan.
Dia menjelaskan, salah satu agenda yang saat ini digodok ialah Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus di pondok pesantren.
“KPU telah mengidentifikasi pesantren-pesantren yang pada hari H pemungutan suara santri-santri dan ustaz-ustaz yang tidak bisa pulang ke kampung halaman dan tidak bisa datang ke TPS terdaftar, difasilitasi untuk dapat memilih di pondok pesantren,” imbuh Hasyim.[mfh]