(Islam Today ID) – Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) DPP PROJO, Panel Barus meluruskan spekulasi tentang Presiden Joko Widodo meminta jabatan presiden tiga periode seperti yang diungkapkan oleh PDI Perjuangan.
Menurutnya, tuduhan yang di lakukan Politikus PDIP, Adian Napitupulu yang menyebut bahwa jokowi ingin penambahan masa jabatan presiden namun ditolak oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu tidak benar.
“Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar,” Panel Barus dalam keterangan persnya pada Jumat (27/10/2023).
Panel menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatannya diperpanjang. Bahkan berkali-kali Jokowi menyatakan dirinya taat kepada konstitusi, bahwa masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut.
Pernyataan serupa ditegaskan lagi oleh Presiden dalam pidato pembukaan Rakernas V PROJO pada Mei 2022 di Borobudur, Jateng.
PROJO lantas mengumumkan sikap resminya yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022.
Ketum PDIP Megawati kemudian mengumumkan penolakan serupa pada 10 Januari 2023.
“Pengumuman sikap PROJO tersebut justru atas perintah Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Jadi tidak benar Jokowi baper soal itu kemudian marah kepada PDIP,” ujar Ketua Bappilpres PROJO Panel Barus.
Dia mengungkapkan bahwa persoalan sebenarnya adalah kontestasi Pilpres 2024 yang akan diikuti oleh Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, serta Anies-Muhaimin.
Dia meminta semua pihak mengikhlaskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto,
“Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” tutur Panel Barus. (*)
Sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu menyebutkan bahwa hubungan partainya dengan Jokowi memburuk setelah keinginan penambahan masa jabatan presiden ditolak oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).
Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.
Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.
Padahal, menurutnya, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu, minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu, minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi,” ujar Adian.
“Lalu, ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” Tutup Andrian.[mfh]