(IslamToday ID) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut telah membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan dari instrumen kekuasaan.
“Sampai hari ini tidak ada komunikasi itu, bahkan tidak pernah ada komunikasi itu menurut saya. Karena kita tidak mau terjebak dengan drama-drama yang pada akhirnya kita menyerang antara satu sama lain,” kata Ali, Sabtu (18/11/2023).
Ia mengatakan AMIN tak pernah merasa mendapat tekanan terkait instrumen hukum dan kekuasaan. Ia menyebut tekanan yang diterima AMIN terkait instrumen kepala daerah dan partai tertentu.
“Kalau kemudian bahwa kami mau diajak berkomunikasi karena diperlakukan yang sama, jangan bawa-bawa kami dong. Kami nggak pernah diperlakukan seperti itu. Justru, bahkan kami merasakan tekanan itu dari kepala daerah dan partai tertentu,” ujarnya.
Ia mengatakan pihak kepolisian selalu mengawal dan menjaga keberadaan Nasdem dan Anies. Ia menyebut tekanan terhadap AMIN berasal dari instrumen lain.
“Nasdem di mana-mana, Anies berada itu dikawal oleh polisi kok. Polisi melaksanakan tugasnya sebagai pengayom, pengaman, kami merasakan itu. Justru ada instrumen lain yang kemudian diduga afiliasinya memasang baliho di mana-mana, menolak Anies, intoleran, dan lain-lain,” ujarnya.
Ali meminta tekanan yang dirasakan PDIP tak dibawa ke AMIN. Menurutnya, politik harus menggunakan rasional dan gagasan, bukan perasaan.
“Ya bagaimana kita mau berkomunikasi, perasaan dia dibawa ke kita, ya jangan lah. Politik itu pakai rasional, pakai gagasan, bukan pakai perasaan,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.
“Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama, sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan,” kata Hasto. [wip]