(IslamToday ID) – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan ketiga cawapres tidak membahas soal ketimpangan digital pada sesi debat kedua cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.
“Soal digitalisasi, belum ada yang membahas mengenai ketimpangan digital dari sisi aspek infrastruktur dan penggunaan teknologi. Masalah SDM (sumber daya manusia) memang banyak dibahas (di debat), tetapi masalah utamanya masih banyak blank spot, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” kata Nailul, Sabtu (23/12/2023).
Meskipun salah satu cawapres, yakni Mahfud MD, sempat menyinggung mengenai korupsi yang telah ia selamatkan selama menjabat sebagai Menkopolhukam, Nailul masih menyayangkan tidak ada lagi cawapres yang membahas permasalahan dalam pembangunan infrastruktur digital, terutama korupsi. “Harusnya jadi isu dalam penyediaan infrastruktur digital,” tambahnya.
Ketiga cawapres peserta Pemilu 2024 itu, menurut Nailul, hanya berfokus pada SDM tanpa menyasar dua permasalahan pokok lainnya, yaitu infrastruktur digital dan penggunaannya yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kemudian, masalah penggunaan yang belum di-address. Apabila infrastruktur dan SDM bagus, apakah mereka akan menggunakannya untuk kegiatan produktif? Belum tentu. Ada kondisi di mana mereka bingung dalam pemanfaatan digital ini,” sebutnya.
Lebih lanjut, Nailul merinci kampanye cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menjanjikan kredit usaha sebesar Rp 150 triliun untuk mendongkrak ekonomi, meragukan untuk bisa diimplementasikan secara efektif.
Selanjutnya, mengenai gagasan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang sempat menyinggung hilirisasi digital, Nailul menilai masih sekadar dalam tahap mendorong dan melatih SDM.
“SDM yang diutarakan Gibran pun hanya mendorong, melatih, tanpa menyentuh masalah pokok, yaitu integrasi ICT (Information and Communication of Technology) dengan pendidikan di usia dini,” tuturnya.
Sementara itu, terkait pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terkait perlindungan konsumen dari pinjaman online (pinjol) ilegal, ia menilai hal itu bisa dielaborasi lebih lanjut mengenai rencana yang telah disiapkan sebagai bentuk keseriusan pasangan Ganjar-Mahfud dalam memerangi pinjol ilegal.
“Perlindungan pinjol harusnya ditekankan pada pinjol ilegal yang merugikan dan pencegahan informasi. Tampaknya tidak dielaborasi lebih jauh bagaimana langkah-langkahnya,” ujar Nailul. [ant/wip]