(IslamToday ID) – Analis politik Hendri Satrio alias Hensat menilai Presiden Jokowi gencar memenangkan paslon nomor 2 Prabowo-Gibran satu putaran demi melanggengkan kekuasaan.
“Buat Pak Jokowi kemenangan satu putaran ini garansi buat dia untuk melanjutkan kekuasaannya,” kata Hensat dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat (5/1/2024).
Untuk mencapai tujuannya, papar Hensat, Jokowi bahkan melakukan berbagai cara di antaranya lewat pembagian bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan lainnya. Ia bahkan mengklaim bahwa Jokowi mengetahui kasus rusaknya surat suara yang dikirim ke Taiwan.
“Kita tidak tahu itu surat suara sudah dikirimkan ke mana saja. Kebetulan saja yang baru kebuka di Taiwan. Kita tidak tahu di negara-negara lain. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana distribusi ke pelosok-pelosok negeri,” paparnya.
“Ada pengiriman yang diketahui oleh presiden karena presiden yang membela KPU. Presiden mengetahui bahwa sudah ada kertas suara yang dikirimkan duluan,” lanjutnya.
Meski banyak manuver yang dilakukan Jokowi, namun Hensat belum melihat upaya yang dilakukan untuk memenangkan satu putaran berhasil. Terlihat dari meningkatnya literasi masyarakat mengenai para capres-cawapres, serta beberapa hasil survei yang memperlihatkan elektabilitas paslon nomor 2 yang belum mampu menembus 50 persen.
“Meskipun jika melihat survei-survei yang ada, sudah ada daya kritis masyarakat. Sehingga Pilpres mustahil dilakukan satu putaran. Seakan masyarakat juga tidak bisa semudah itu menerima Prabowo-Gibran sebagai penerus Jokowi,” jelasnya.
“Kecurangan ini, kalau memang benar. Cara-cara untuk mendapatkan suara lebih bukan hanya ingin satu putaran tetapi juga ingin menang lagi, ingin berkuasa lagi,” sambungnya.
Ada satu kekuatan, kata Hensat, yang bisa menggagalkan paslon nomor 2 menang yakni apabila elektabilitas Ganjar-Mahfud dan AMIN naik terus-menerus.
“Banyak ahli yang mengatakan kalau terjadi putaran kedua siapapun yang melawan paslon nomor 2, apakah itu Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud itu akan menang,” pungkasnya.
Dengan banyaknya kecurangan yang terjadi, Hensat memperkirakan bahwa pemilu 14 Febuari mendatang tidak akan berlangsung secara jujur dan adil. [ran]