(IslamToday ID) – PDIP enggan menarik kadernya dari posisi menteri kabinet Presiden Jokowi meskipun hubungan keduanya merenggang jelang Pilpres 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partai ingin mengawal pemilu dan kekuasaan. Menurutnya, jika PDIP mundur dari kabinet, penyalahgunaan kekuasaan bisa makin masif.
“Tidak mundur saja banyak intimidasi, apalagi kalau kemudian mundur, akan semakin banyak penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini untuk mengawal pemilu yang demokratis,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (18/1/2024).
Ia menyatakan para menteri asal PDIP akan tetap melaksanakan tugas di bawah pemerintahan Jokowi. Hasto juga memastikan para menteri PDIP akan tetap netral di Pemilu 2024.
“Seperti Pak Abdullah Azwar Anas, Menteri Aparatur Birokrasi, tidak pernah memiliki catatan tidak netral, karena beliau mengemban tugas yang sangat penting untuk menjaga netralitas birokrasi,” ucapnya.
Isu kerenggangan hubungan antara PDIP dan Jokowi mencuat terutama sejak pencalonan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto.
Bersamaan dengan itu, status Jokowi sebagai kader PDIP terus dipertanyakan. Pada 10 Januari lalu, Jokowi untuk kali pertama absen dalam perayaan HUT ke-51 PDIP.
Hingga saat ini belum ada pernyataan tegas dari PDIP soal status Jokowi sebagai kader. Jokowi sendiri tak pernah menyampaikan pernyataan apapun.
Sementara itu, Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi disebut telah otomatis keluar dari PDIP. Sebab, PDIP punya capres-cawapres yang diusung bersama PPP, Perindo, dan Hanura, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD. [wip]