(IslamToday ID) – Aktivis HAM Haris Azhar mengatakan kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini tidak mengalami kemajuan, bahkan tidak lebih baik dari zaman Orde Baru.
“Orde Baru yang baru. Tetapi memang sejumlah hal yang disebut sebagai otoritarianisme sudah terpenuhi, misalnya kebebasan berpendapat, berkumpul, menyebarkan informasi, atau mencari informasi bukan hanya dipersulit tapi dipidana. Dan jumlah pidananya lebih banyak,” kata Haris dikutip dari YouTube Most 1058 TV, Jumat (26/1/2024).
Dari data yang diketahui, kata Haris, jumlah tersebut mencapai ratusan pada tahun 2022 dan berujung dengan menjatuhkan vonis. Dan yang lebih mencengangkan adalah para pelapornya merupakan pejabat publik.
“Banyak yang divonis dan berujung penjara juga. Itu kalau menggunakan ITE dan makin hari makin banyak pelapornya pejabat negara. Itu ciri otoritarian,” ucapnya.
“Jadi yang melaporkan itu pejabat atau yang berasal dari komunitas politik yang terkait dengan kebijakannya atau praktik kekuasaannya,” sambungnya.
Ciri-ciri pemerintahan otoritarian, kata Haris, menggunakan hukum dengan tidak fair untuk membatasi dan mempidanakan.
“Lalu menciptakan regulasi yang semakin banyak menyulitkan ruang partisipasi warga. Misalnya Perppu Ormas yang tadinya hanya untuk membubarkan HTI tapi kandungan Perppu yang menjadi undang-undang, dia (undang-undang) bisa untuk membubarkan apapun yang dianggap bertentangan dengan Pancasila,” jelasnya.
Sementara, lanjutnya, yang boleh menafsirkan Pancasila hanya pemerintah, kewenangan membubarkan ormas juga hanya pemerintah. Pemerintah sendiri lahir dari perpolitikan multi partai.
“Bisnis mereka, yang bikin aturan mereka, yang bisa eksekusi kalau ada yang mengganggu ya hanya mereka. Jadi situasinya hari ini semakin berjarak antara negara, pengelola negara dengan warga. Situasi ini semakin hari semakin buruk,” bebernya.
Sekali lagi, Haris mengatakan bahwa kebebasan berekspresi saat ini di Indonesia lebih buruk dibanding zaman Soeharto.
“Kalau dari sisi waktu, luar biasa lebih cepat dari Soeharto. Tapi kalau dari sisi cara gak bisa apple to apple karena situasinya dunia digital makin berkembang, partai gak cuman tiga, penduduk tambah banyak. Tapi menurut saya rezim penguasa yang sekarang tetap punya cara untuk dominan,” tuturnya. [ran]