(IslamToday ID) – Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons temuan lembaga survei Indopol yang menyatakan banyak responden enggan mengikuti survei lantaran akan berakibat pada bantuan langsung tunai (BLT) yang akan mereka terima.
“Pengakuan Indopol ada operasi politik. Yang terjadi sekarang adalah ketakutan untuk mengatakan tidak pada kekuasaan, karena ada tukar tambah. Kalau Anda mengatakan tidak, Anda tidak akan mendapatkan BLT,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (31/1/2024).
“Jadi responden ini mulai pintar. Merasa bahwa surveyer ini kita harus menjawab kira-kira apa yang mereka inginkan supaya kita dapat BLT. Karena sudah dibiasakan oleh surveyer sewaan negara untuk dikirimkan BLT survei,” terangnya.
Sementara, menurut Rocky, kegagalan survei yang dilakukan oleh Indopol merupakan sebuah bentuk kejujuran. Ia juga menyebut tidak sedikit lembaga survei yang didanai oleh pemerintah.
“Kita mengerti bahwa semua lembaga survei yang punya nama itu dapat konsesi dari pemerintah, dapat cashback, insentif dari situ. Jadi tetap kita harus membaca semua lembaga survei ini sebagai upaya membenarkan keinginan Jokowi. Semua lembaga survei itu hidup dari proyek negara. Maka dari itu mereka mudah diatur oleh pejabat Istana,” jelasnya.
Dengan adanya BLT ini secara langsung dapat dikatakan bahwa rakyat saat ini sedang terkena teror karena adanya aktivitas birokrasi yang turun sampai ke rakyat.
“Dulu zaman Orde Baru disebutnya masa mengambang, bisa diombang-ambingkan ke mana-mana. Ini betul-betul masa yang menunggu BLT dan demi itu tidak mau bicara lagi. Itu yang boleh kita simpulkan Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan rakyat,” terangnya.
Dengan ketidaktahuan dan kurangnya literasi masyarakat, oleh Jokowi dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi melalui BLT. “Jokowi sengaja memelihara ketidakkritisan atau tidak mencerdaskan kehidupan bangsa supaya bisa dikendalikan,” katanya.
Banyaknya lembaga survei yang digunakan untuk kepentingan negara pada akhirnya menuntut masyarakat untuk mulai melakukan pemantauan.
“Kita bisa pantau juga dari sikap integritas dari lembaga-lenbaga survei, sikap integritas dari ketua-ketua parpol, bahkan sikap integritas sebagian menteri kabinet yang akhirnya runtuh. Begitu integritas runtuh maka apapun boleh dilakukan. Dan itu yang sebetulnya diinginkan oleh Jokowi,” ungkapnya.
“Jokowi menunggu integritas runtuh dan akhirnya melenggang karena tidak ada lagi kontrol integritas, terutama dari kalangan Istana. Itu yang akan memulai pembusukan politik,” pungkasnya. [ran]