(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan membeberkan jumlah kecurangan pada Pemilu 2024 di berbagai tempat di Indonesia mengalami lonjakan 300 persen dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Kejahatan ini dilakukan di semua tingkatan, mulai dari kepala daerah hingga kepala negara.
“Kami melakukan pemantauan sejak bulan Mei 2023 hingga Februari 2024, setelah kami verifikasi menunjukkan bukan hanya kecurangan. Kalau kecurangan terlalu enteng, kami menyebutnya kejahatan pemilu,” ungkap Halili dikutip dari YouTube Official iNews, Senin (12/2/2024).
Kejahatan pemilu tersebut terjadi di banyak tempat dan lapisan yang dilakukan oleh aparat negara. Mulai dari kepala desa, anggota TNI-Polri, hingga presiden.
“Jadi memang serius ini kejahatan pemilu. Karena dari data kami menunjukkan ada mobilisasi resources negara besar-besaran. Baik human resources atau program dan anggarannya,” katanya.
Dari data yang telah dirilis oleh Setara Institute terdapat 21 kasus besar dalam tiga bulan terakhir yang mencapai 300 persen. Halili lantas mencontohkan adanya Pj atau penjabat sementara sebagai salah satu kecurangan yang dilakukan dalam electoral justice.
“Kesimpulan kami ini sistematis. Ini sebenarnya sesuatu yang dirancang sedemikian rupa dan melibatkan struktur pemerintahan negara. Sulit mengatakan penentuan Pj, Kapolres, sulit untuk tidak mengkaitkan dengan hal ini,” tuturnya.
Lagi-lagi, menurutnya, peran rakyatlah yang mampu menghalau agar kecurangan yang terjadi tidak semakin masif.
“Memang harus rakyat yang memberikan koreksi, melakukan kontrol bahwa resources negara tidak boleh digunakan untuk pemenangan kandidat tertentu. Karena kalau itu terjadi bukan hanya legitimasi, bukan hanya kredibilitas dari penyelenggara pemilu yang disoal tetapi pada ujungnya pemilu sebagai instrumen tertinggi demokrasi prosedural sudah direbut oleh sekelompok orang kembali pada situasi yang jauh dari demokrasi,” ucapnya. [ran]