(IslamToday ID) – Pakar ekonomi politik Yanuar Nugroho mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang memasukkan anggaran makan siang dan susu gratis dalam RAPBN 2025. Seharusnya yang dilakukan Jokowi di akhir masa jabatannya adalah memastikan janji-janji yang disampaikannya ketika kampanye sudah terpenuhi.
“Itu tugasnya yang utama, bukan menjalankan atau memastikan program presiden selanjutnya. Dalam proses pembangunan yang dilakukan seharusnya itu,” kata Yanuar dikutip dari YouTube CNN Indonesia, Rabu (28/2/2024).
Terlebih, tuturnya, presiden selanjutnya belum ditetapkan, bahkan langkah transisi kepeminpinan pun belum.
“Urutannya setelah pemenangnya diumumkan oleh KPU kemudian dibentuk tim transisi yang akan berkomunikasi dengan kabinet saat ini untuk mendiskusikan transisinya, tapi APBN 2025 tanggung jawab pemerintahan sekarang. Kalau kemudian pemerintahan sekarang mau mengatakan mau diubah, itu urusan nanti bukan sekarang,” ungkapnya.
“Kalau saya membaca ini bukan hanya soal terburu-buru, tapi ini soal etika tata perencanaan pembangunan ke depan dilompati. Seharusnya Pak Jokowi fokus, tinggal 10 bulan fokus janji-janji yang disampaikan lima tahun kemarin,” ucapnya.
Karena yang jelas, lanjutnya, program Jokowi sendiri yang menjadi fokusnya. “Ada proses teknokratik yang belum pada tempatnya untuk dikerjakan sekarang,” kata Yanuar.
Sementara, Juru Bicara Timnas AMIN Billy Dafid menilai apa yang dilakukan Jokowi terlalu cepat apabila program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon Prabowo-Gibran sudah dianggarkan dalam RAPBN tahun depan. Pasalnya hingga kini KPU belum selesai melakukan penghitungan suara hasil pemilu.
“Proses penghitungan di KPU belum selesai, masih ada beberapa puluh hari lagi hingga tanggal 20 (Maret). Dan juga saat ini kita masih dihadapkan dengan isu harga beras yang mahal dan langka,” tutur Billy.
Dengan adanya pembahasan tersebut, menurut Billy, justru membingungkan publik sehingga tidak salah apabila banyak yang menduga adanya motivasi tersembunyi.
“Ada motif dan isu apa dibalik itu? Kenapa semua dibahas secara terburu-buru. Terburu-buru juga berbicara soal isu teknokratis yang pembahasan Rp 15.000 (anggaran makan siang gratis per anak), kemudian angkanya muncul. Target sasaran belum ditentukan jelas, proses registrasi belum berjalan. Kan semua serba terburu-buru,” pungkasnya. [wip]