(IslamToday ID) – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah. Meski demokrasi yang ada saat ini lebih terbuka dari zaman sebelumnya, tapi sistem dalam demokrasi sekarang dinilai lebih buruk.
“Inilah pemilu paling buruk dalam sejarah sejak tahun 1955. Artinya adalah demokrasi, pemilu yang diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, oleh orang yang punya uang. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan maka kita akan kembali ke zaman otoriter,” kata JK dikutip dari YouTube KompasTV, Jumat (8/3/2024).
JK lantas menyinggung kecurangan yang terjadi seperti tidak transparan, masalah dana bansos, hingga ancaman.
“Gabungan dari masalah tadi maka demokrasi yang kita harapkan dari suara rakyat jadi terbeli. Lalu apa solusinya? Tentu dengan klarifikasi semuanya, karena siapa pun yang menang nantinya apakah Pak Prabowo atau siapa tentu harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat,” ujarnya.
Penyelesaian masalah yang terbaik saat ini, tuturnya, hanya dengan jalan konstitusional bukan dengan turun ke jalan seperti tahun 1998 lalu.
“Karena kalau tidak konstitusional maka akan diselesaikan menggunakan cara parlemen jalanan. Demonstrasi di seluruh Indonesia menyebabkan kita mundur lagi. Mari kita selesaikan masalah ini secara konstitusional yaitu di parlemen,” tutur JK.
“Yang sekarang ini hak angket atau pansus atau apapun. Harus diselesaikan di situ supaya negara ini berjalan. Jangan kita rusak negara yang sudah rusak, perbaiki negara dengan cara yang benar,” jelasnya.
JK mengakui dirinya mendukung digulirkannya hak angket dengan tujuan mengklarifikasi semua persoalan yang saat ini menjadi pertanyaan banyak pihak.
“Apa yang dibicarakan nanti? Hak angket dari DPR itu nanti menyelidiki atau menguji masalah-masalah kebijakan pemerintah yang melanggar undang-undang. Apa yang melanggar itu? Mari kita klarifikasi. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar,” ujarnya.
Agar hak angket dapat berjalan dengan baik, maka menurut JK, perlunya peranan dari semua kalangan masyarakat agar negara kembali lagi ke jalan yang benar dan tidak terjadi kekacauan seperti pada tahun 1998 silam. [ran]