(IslamToday ID) – Politisi PDIP Deddy Sitorus menyatakan kecurangan yang melibatkan Presiden Jokowi dalam pemilu terjadi jauh sebelum Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Deddy lantas membeberkan upaya cawe-cawe yang dilakukan Jokowi seperti menjegal Anies Baswedan agar tidak menjadi capres, menjerat beberapa kader Partai Demokrat dengan isu korupsi, hingga mengatur partai politik.
“Dalam perjalanannya PKB mengaku disuruh Pak Jokowi untuk gabung dengan Pak Prabowo, bagaimana PAN, Golkar, dan PPP mengaku disuruh membentuk KIB. Lalu kita lihat Ganjar diminta keluar (dari PDIP) oleh Pak Jokowi dan masuk KIB. Ini menunjukkan intervensi yang terlalu jauh dari seorang presiden terhadap kontestasi politik (pemilu) dan partai politik,” kata Deddy dikutip dari YouTube KOMPAS TV, Sabtu (9/3/2024).
Menurutnya, semua hal yang dilakukan Jokowi tidak akan terjadi di negara demokrasi karena partai politik itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun terlebih penguasa. “Kalau hal itu terjadi tidak ada gunanya partai politik, gak ada gunanya pemilu,” kata Deddy.
Meski pemilu telah berlangsung, namun upaya cawe-cawe yang dilakukan tetap terus berlanjut. Terlihat baru-baru ini capres 03 Ganjar Pranowo yang dilaporkan atas dugaan gratifikasi ke KPK.
“Ini menjadi sebuah pola sebagai modus operandi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah politik, masalah hukum dikedepankan. Kalau dulu Pak Anies, sekarang Pak Ganjar. Kalau dulu siapa? Ada Airlangga dengan isu DPD PKS, Zulkifly Hasan dengan kasus impor gula. Ini kemudian kita lihat hukum menjadi alat presiden,” bebernya.
Menurutnya, apa yang terjadi di hari-hari sebelum dan sesudah pemilu ini menjadi kepingan puzzle yang pada akhirnya menemukan titik terang, terlebih setelah terjadinya pengesahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90. Belum lagi penggelontoran bansos hingga menguras APBN.
“Ya tidak ada kesimpulan lain selain dari itu (demi pencalonan Gibran) menurut saya. Karena untuk apa dia lakukan capek-capek, kalau memang ini untuk kepentingan rakyat kasih saja (bansos) lewat Kementerian Sosial, kenapa presiden harus turun sendiri terutama di Pulau Jawa terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” bebernya.
“Kepingan-kepingan puzzle kalau kita kumpulkan pasti ada hubungannya dengan elektoral. Pasti ada urusannya dengan pemilu, gak ada urusannya dengan rakyat,” pungkasnya. [ran]q