(IslamToday ID) – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison menilai perolehan suara paslon 02 Prabowo-Gibran meningkat karena dukungan Presiden Jokowi dengan program bantuan sosial (bansos). Menurutnya, dukungan Jokowi dan pemberian bansos menambah 26.615.945 suara Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Vid di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Senin (1/4/2024). Vid hadir sebagai saksi ahli dari paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
“Saya berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya dengan memperhitungkan berapa total DPT (daftar pemilih tetap) per provinsi, kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan presiden dan bansos, maka diestimasi ada tambahan 26 juta suara untuk pasangan 02,” kata Vid dalam persidangan dikutip dari Kompas.
Menurutnya, seandainya Prabowo-Gibran tak mendapat dukungan Jokowi atau tidak terdampak efek bansos, perolehan suara keduanya sekitar 65.598.746 atau 42,38 persen. Jumlah tersebut didapat dari perolehan suara Prabowo-Gibran yang ditetapkan oleh KPU (96.214.691) dikurangi estimasi penambahan suara akibat dukungan presiden dan bansos (26.615.945).
Estimasi perolehan suara 42,38 persen itu tak jauh berbeda dengan elektabilitas Prabowo-Gibran yang direkam oleh survei Charta Politika pada 4-11 Januri 2024, yakni sebesar 42,20 persen.
Lebih lanjut, Vid menjelaskan, ada hubungan positif antara kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana. “Bahwa kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana,” ujarnya.
Vid menerangkan, petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi. Sebagai referensi di provinsi yang tingkat kemiskinannya 10 persen, akan ada peningkatan margin sebesar 6,26 persen sampai 9 persen antara suara pemenang dengan total suara seluruh kandidat.
Margin tersebut baru meliputi dampak bansos rutin, belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang digulirkan pemerintah tahun 2023, juga BLT Mitigasi Risiko Pangan dan Bantuan Pangan Beras yang diberikan pemerintah Jokowi pada 2024.
“Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan yang lainnya, bansos itu bisa diklaim sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah atau dari pihak yang lain, bukan atas kerja mereka atau pihak yang lain,” tutur Vid. [wip]