(IslamToday ID) – Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan PDIP memiliki peluang besar untuk mengembalikan demokrasi Indonesia melalui hak angket. Namun yang terjadi saat ini adalah justru PDIP yang menjadi batu sandungan, sehingga hak angket belum diketahui keberlanjutannya usai dua bulan diwacanakan.
“Partai ini didirikan untuk memastikan bahwa demokrasi tidak tenggelam, karena hanya melalui PDIP kita ingat pertentangan antara Ibu Mega dengan Presiden Soeharto. PDIP dihajar habis-habisan di peristiwa 7 Juli dan pengkerdilan, lalu PDIP bangkit jadi partai selama era reformasi,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (1/4/2024).
“Tidak adanya konsistensi informasi dari PDIP karena Ibu Mega tetap diam, Hasto justru lebih progresif, sementara Puan di antara mereka, karena itu narasi yang kita ucapkan adalah problem di PDIP itu justru yang membahayakan demokrasi,” sambungnya.
Menurutnya, sebagai partai besar hari ini, PDIP justru kembali tenggelam lantaran mempersoalkan hal-hal yang tidak memiliki kepentingan yang lebih. Seharusnya yang dilakukan PDIP adalah memberikan perhatian besar kepada persoalan Jokowi yang dianggap telah mengacak-acak konstitusi dan mencoreng nama baik PDIP.
“Itu mengapa kita menyadarkan kepada Ibu Mega karena Ibu Mega bertanggung jawab untuk pemulihan demokrasi. Karena PDIP yang merusak demokrasi melalui kadernya sendiri,” jelasnya.
Bila PDIP tidak segera turun tangan dan mengambil tindakan terhadap apa yang dilakukan Jokowi dalam kapasitas kader PDIP, ditakutkan tidak hanya demokrasi yang hancur tapi Indonesia juga akan hancur.
”Harusnya PDIP mengadili Jokowi sebagai perusak demokrasi, tapi kalau PDIP tidak mau mempersoalkan Jokowi itu artinya PDIP merusak Indonesia. Jokowi merusak PDIP, PDIP merusak Indonesia. Jadi demi upaya mengingatkan bahwa PDIP bertanggung jawab terhadap kerusakan demokrasi di era Jokowi, PDIP harus membersihkan tudingan sejarah itu melalui hak angket,” bebernya.
“Hanya itu satu-satunya cara PDIP untuk lolos dari catatan hitam sejarah. Bahwa di era PDIP berkuasa, di era Prasiden Jokowi yang merupakan kader PDIP semua indeks tentang politik itu turun. Indeks partisipasi politik, indeks legitimasi, indeks HAM. Itu semua indeks yang menunjukkan bahwa bukan sekedar demokrasinya yang kualitasnya menurun. Tetapi hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi itu,” lanjut Rocky.
“Dan beban ini akan semakin berat apabila PDIP tidak ikut membantu menggulirkan hak angket.” [ran]