(IslamToday ID) – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) minta panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK yang akan dibentuk pemerintah harus bebas dari intervensi.
“Yang utama adalah pansel ini harus independen, jangan diintervensi,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dikutip dari DetikCom, Kamis (9/5/2024).
Ia juga meminta anggota Pansel Capim KPK ini bebas dari kepentingan apapun. Boyamin mendorong tidak ada lagi anggota pansel yang terafiliasi dengan partai politik atau individu yang akan maju sebagai capim KPK.
“Karena catatan saya pansel-pansel itu dititipi nama-nama. Jadi sudah dititipi untuk memuluskan nama si A, si B nanti harus lolos dan dibawa ke DPR. Jadi ada pansel yang sudah dititipi sebelumnya,” katanya.
“Saya minta tidak ada lagi titip-titipan, betul-betul dipilih orang yang punya kapasitas menjadi pansel dan diberi kewenangan penuh untuk memilih calon,” sambung Boyamin.
Menurut Boyamin, keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pimpinan KPK yang berkualitas juga akan terlihat dari para anggota pansel terpilih. Ia menilai kinerja pimpinan KPK periode 2024-2029 kelak akan ditentukan dari nama-nama yang lolos seleksi pansel.
“Pemerintah harus memikirkan kegagalan pemberantasan korupsi itu juga kegagalan pemerintah, karena nyatanya yang jadi pansel adalah pemerintah yang memilih pimpinan KPK. Jadi kalau gagal ya gagalnya pemerintah, jangan kemudian lepas tanggung jawab kalau KPK gagal pemerintahnya cuci tangan bahwa itu tanggung jawabnya KPK,” jelas Boyamin.
Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai pansel tersebut akan menjadi harapan terkait nasib pemberantasann korupsi di Indonesia.
“Pansel pimpinan KPK kali ini akan jadi sorotan karena di sana harapan pemberantasan korupsi ada. Kita tahu pansel yang lalu yang memilih Firli dkk ternyata pilihan mereka dari 10 dan 5 dipilih DPR ternyata malah membuat permasalahan di KPK,” kata Yudi.
Ia mengatakan kualitas pimpinan KPK periode 2024-2029 akan tergantung dari kerja pansel. Jika pansel diisi orang-orang berintegritas, kata Yudi, publik bisa berharap memiliki pimpinan KPK berkualitas.
“Pansel sekarang harus dilihat nama-namanya, kalau namanya tidak berintegritas rekam jejaknya buruk bahkan anti pemberantasan korupsi, maka akan selesai. Karena dari pansel yang buruk tidak akan menghasilkan pimpinan KPK yang baik,” jelasnya.
Ia juga mendesak para anggota pansel terpilih nantinya harus memiliki ketegasan dalam menyaring nama-nama calon pimpinan KPK. Pansel diharapkan tidak segan mencoret sosok yang terbukti memiliki rekam jejak yang buruk.
“Pansel ini harus benar-benar berkaca dari yang lalu. Ada sedikit permasalahan dari calon pimpinan KPK, mau itu etik bahkan mungkin juga ada hal yang kontroversi, sudah coret aja,” ucap Yudi.
Lebih lanjut, ia juga meyakini pansel yang diisi oleh orang-orang berintegritas juga akan membangun semangat masyarakat untuk berkontribusi ikut maju dalam kontestasi pimpinan KPK.
“Pansel nanti sembilan orang baik yang untuk memilih Dewas maupun pimpinan KPK itu harus mempunyai rekam jejak yang baik, sehingga ada kepercayaan masyarakat bahwa mereka akan memilih calon pimpinan KPK yang baik. Kalau panselnya baik maka orang-orang baik akan berbondong-bondong untuk mendaftar,” pungkas Yudi. [wip]