ISLAMTODAY — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani memberikan kritik terhadap politik pembangunan nasional di Indonesia. Menurutnya pembangunan di Indonesia hari ini sangat subyektif tergantung pada perorangan bukan lagi berdasarkan visi-misi negara.
“Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap presiden dan kepala daerah,” kata Puan dalam Pidato Kenegaraan Ketua DPR di Sidang Tahunan MPR, Selasa 16 Agustus 2022.
Politik pembangunan yang seperti itu menurutnya hanya akan melahirkan pembangunan nasional yang berbasis proyek.
“Pembangunan nasional sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek,” ujar Puan.
Pada saat yang sama ia juga mengkritisi Undang-undang (UU) No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Menurutnya UU tersebut belum mampu memberikan panduan yang utuh.
“Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seluruh pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa dan kebudayaan nasional,” tegas Puan.