ITD NEWS — Wacana tentang sistem proporsional tertutup menuai pro dan kontra. Jika PDIP mendukung sistem proporsional tertutup, maka Golkar, PSI dan Nasdem menolak dengan tegas wacana tersebut. Berikut ini reaksi keras dari sejumlah partai yang menentang wacana proporsional tertutup. Mereka memiliki alasan yang beragam mulai dari mengkhianati proses reformasi dan menodai Pemilu 2024.
Partai Golkar memberikan kritik pedas terhadap wacana proporsional tertutup. Jika sistem tersebut berjalan maka pengkhianatan terhadap reformasi sebab hak-hak rakyat dicabut dan digantikan oleh sekelompok elite.
“Bila Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup maka ini adalah menghianati proses reformasi dan bahkan mencabut hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk ditentukan oleh sekelompok elite yang akan menjalankan roda pemerintahan tanpa mendengar murni suara, kemauan, dan keinginan rakyat,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono dilansir dari republika (30/12/2022).
Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ariyo Bimmo sistem proporsional tertutup berpotensi mengkhianati demokrasi kerakyatan di Indonesia. PSI secara tegas menolak sistem proporsional tertutup. “Sistem proporsional tertutup sangat berpotensi mengkhianati demokrasi kerakyatan. Karenanya, PSI menolak sistem proporsional tertutup,” ujar Ariyo dilansir dari tempoco, Jum’at, 30 Desember 2022.
Ariyo menegaskan jika pihaknya tidak segan-segan untuk menempuh jalur hukum jika nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penghapusan sistem proporsional terbuka. “PSI akan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam permohonan uji materi tersebut,” ujar Ariyo. Sikap menolak wacana proporsional tertutup juga disampaikan oleh Sekretaris Jendral Partai NasDem, Johnny G Plate. Ia menolak wacana penolakan sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislative pada Pemilu 2024.
“DPP Partai Nasdem dengan sangat tegas menolak gagasan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif,” ujar Johnny dilansir dari detikcom (30/12/2022). Ia juga mengingatkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari untuk fokus dalam menjalankan tugasnya dalam mengatur Pemilu Serentak 2024 berjalan dengan baik. Jika hal tersebut terjadi maka akan membuat Pemilu 2024 berbau ‘amis’.
“Hal tersebut hanya akan membuat Pemilu 2024 berbau amis. Fokus saja pada tugas dan mandat yang saat ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu agar pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan baik,” ujar Johnny.