ITD NEWS — Guru Besar Ekonomi-Politik IPB, Prof. Didin S Damanhuri memberikan peringatan keras terhadap adanya kongkalikong oligarki ekonomi dan politik di tahun politik 2022-2024.Berbagai produk regulasi perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dan DPR banyak yang tidak pro rakyat. Prof. Didin mengungkapkan ditahun politik kontrol oligarki ekonomi akan makin kuat dalam mengendalikan politik. Seperti gemuknya koalisi pemerintahan di DPR yang telah mematikan peran dan fungsi DPR untuk melakukan check and balance.
“Oligarki di tahun politik, kontrol oligarki ekonomi akan makin mengendalikan politik. Misalnya koalisi gemuk yang terjadi di DPR itu tidak lepas dari bekerjanya sistem ini telah mematikan check and balances sehingga kontrol DPR mendekati zero (0),” ungkap Prof. Didin dalam Diskusi Publik INDEF, ‘Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023′ di channel youtube INDEF, Kamis 5 Januari 2023.
Ia menyebutkan contoh-contoh undang-undang yang meniadakan peran publik dan lembaga hukum.Mulai dari Undang-undang (UU) Minerba, UU KPK, UU MK, UU Cipta Kerja, UU IKN, dan terakhir Perppu Ciptaker.
“Berbagai regulasi ini sebagai bukti bekerjanya fenomena oligarki. (Hal ini terbukti) dengan mengabaikan partisipasi lembaga hukum dan partisipasi publik yang diminta oleh undang-undang sendiri,” ujar Prof. Didin.
Prof. Didin menuturkan sejak era reformasi oligarki ekonomi makin subur. Salah satunya setelah mereka diizinkan menjadi bagian dari investor politik para politisi dalam berbagai tahapan pemilu baik di pilkada maupun di pilpres.
“Oligarki ekonomi makin subur di Era Reformasi itu karena salah satu faktor utamanya karena mereka dibiarkan menjadi investor politik, semua tingkatan pilkada (pilbup, pilwalkot, pilgub) sampai pilpres,”tandasnya.