ITD NEWS — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pemerintah daerah untuk melawan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukannya dengan alasan agar Indonesia bisa menjadi negara yang bermartabat dan bebas dari korupsi.
“Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat. Saya kira kita tidak mau negara kita jadi negara yang dituduh tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia,” ungkap Luhut dilansir dari republikaid, Selasa 17 Januari 2023.
Pada forum Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 itu, Luhut mengungkapkan salah satu ciri negara bermartabat ialah melakukan digitalisasi administrasi. Ekosistem pemerintahan digital akan menghilangkan OTT dan kasus korupsi akan berkurang.
“Jadi, jangan salah mengerti, pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT bukan karena itu. Kami tidak ingin negara kita yang begitu hebat dipuja-puji orang, (tapi) masih ada OTT karena ekosistem kita tidak bagus,” ujar Luhut.
Pernyataan Luhut pun ditanggapi oleh Juru Bicara Penindakan & Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, Ali Fikri. Ia mengatakan komitmen KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi akan terus dilanjutkan.
“Yang pasti kami KPK, kami tegaskan tetap melakukan tangkap tangan sepanjang kemudian di hadapan kami ada dugaan korupsi,”kata Ali dilansir dari kompascom, Kamis 19 Januari 2023.
“Kalau kemudian siapa pun tidak melakukan tindak pidana korupsi, ya pasti tidak ditangkap, gitu kan, itu saja,” tandasnya.
Sepanjang tahun 2022 masih banyak kepala daerah yang terjaring dalam OTT KPK. Mereka adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.