ITD NEWS — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pasca kebakaran di Depo Pertamina, Plumpang pada Jum’at (3/3) meminta warga di permukiman yang berdekatan dengan lokasi kebakaran pindah. Ia menilai bukan Depo Pertamina Plumpang yang harus direkolasi tapi warganya yang harus pindah.
“Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan (depo) ini yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” kata Luhut dilansir dari detikcom, Selasa (7/3/2023).
Luhut mengungkapkan alasan mengapa kawasan sekitar Depo Pertamina tak layak sebagai kawasan permukiman warga. Ia menuturkan meskipun sebuah daerah kosong namun kawasan tersebut dianggap berbahaya terutama jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran pipa hingga menimbulkan kebakaran hebat.
“Jadi begini ya. Kita harus jernih melihat ini. Melihat Plumpang ya, karena daerah kosong itu bukan tanah kosong,” ujar Luhut.
“Memang itu dari dulu sudah disiapkan, pernah diomongkan. Karena bisa saja pipa di sini bocor, terus belum ketahuan dan bisa saja gas terbang. Kalau ada api, di situ terbakar dan itu bisa saja terjadi itu sekarang. Jadi kita harus jernih. Saya kira pemerintah harus cari jalan keluar, tidak boleh membuat populasi di situ. Tidak boleh,” imbuhnya.
Ia mengatakan pemerintah akan mengkaji rencana relokasi warga korban pasca kebakaran Depo Pertamina, Plumpang.
“Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” tutur Luhut.
Desakan pemerintah agar warga melakukan relokasi dari permukiman warga di Kawasan Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara menuai penolakan dari warga. Mereka bahkan meminta agar Depo Pertamina Plumpang yang pindah.
Konflik perserteruan antara warga dan pertamina dilansir dari liputan6com, Selasa, 7 Maret 2023, terjadi sejak tahun 1970-an. Hal ini diungkapkan oleh orum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB).
Konflik berkepanjangan ini bahkan menyulitkan mereka dalam mengakses layanan publik di Jakarta. Alhasil pada Gubernur Anies Baswedan mereka menerima surat IMB sebagai jalan tengah atas konflik yang terjadi.
“IMB ini adalah jalan tengah yang diberikan oleh pemprov DKI Jakarta agar rakyat di Tanah Merah bisa mendapatkan pelayanan publik seperti perbaikan jalan, air bersih dan lainnya,” ungkap Bendahara FKTMB Muktar.
FKTMB menyebut kawasan Tanah Merah bukan hanya kawasan bagi rakyat biasa yang dipandang kumuh, namun juga kawasan mewah. Beberapa kawasan mewah itu diantaranya ialah Gading Kirana, dan Villa Permata Gading.