ITD NEWS — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2010-2022 dan juga Mustasyar PBNU 2022-2027, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj kembali menyinggung tentang boikot pajak. Terutama jika pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat dikorupsi.
Ia mengatakan bagaimana pemerintah dengan mudahnya menarik pajak kepada rakyatnya. Misalnya ketika masyarakat membeli sesuatu di minimarket, sayangnya dalam beberapa hari terakhir rakyat justru disuguhkan dengan aksi pamer harta para pejabat pajak.
“Mereka pamer harta, motor gede (moge), kita belanja di minimarket saja beli sesuatu pas bayar, ada pajaknya,” ujar Kyai Said Aqil dilansir dari RMOL, Kamis, 16 Maret 2023.
“Ini malah dikorupsi, kalau gitu enggak usah bayar pajak, kalau pejabatnya masih korupsi. Kecuali tidak dikorupsi, ayo kita taat bayar pajak, untuk membangun bangsa ini,” imbuhnya.
Seperti banyak diberitakan sebelumnya banyak pejabat di jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki harta jumbo. Salah satunya terkait temuan 69 pejabat pajak dan bea-cukai yang memiliki harta tak wajar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2020-2021.