ITD NEWS — Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla memberikan sentilan khusus kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Ada tiga permasalahan yang menjadi sorotan mulai dari besarnya cicilan utang yang dibayarkan pemerintah tiap tahun, banyaknya TKA China hingga program kendaraan listrik dengan anggaran yang fantastis.
Dilansir dari detikfnancecom (25/5/2023) berikut deretan sentilan JK untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf:
1) Cicilan Utang Rp 1000 triliun
Cicilan utang pemerintah yang mencapai Rp 1000 triliun tersebut menjadi cicilan terbesar dalam sejarah RI sejak 1945. Besarnya beban utang dikhawatirkan akan memicu naiknya inflasi hingga hiperinflasi seperti yang pernah terjadi pada beberapa tahun silam mulai dari tahun 1965, 1966, 1974, hingga tahun 2008.
Tidak hanya itu besaran utang juga berpotensi membawa Indonesia menghadapi sejumlah situasi krisis sosial, ekonomi, politik.
“Setahun bayar bunga dan utang lebih Rp 1.000 triliun. Terbesarm dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” kata JK.
2) Banjir TKA China di Indonesia
JK juga mengkritik pemerintah yang dinilai lebih mengandalkan TKA China dalam proyek smelter. Ia membandingkan kualifikasi para pekerja asing asal China yang ternyata memiliki kualifikasi yang sama dengan WNI yang dilatih di perusahaan miliknya.
Pemerintah dinilai terlalu tunduk pada investor asing. Kualifikasi pekerja yang juga berlatarbelakang anak petani biasa membuatnya tak jauh beda dengan kualitas pekerja WNI beserta keahliannya.
“Jadi hanya (masalah) kemauan dan jangan terlalu tunduk pada kemauan investor itu,” ujar JK.
3) Program kendaraan listrik
JK juga mengkritik program kendaraan listrik yang dinilai sama saja memicu polusi udara. Hal ini dilatarbelakangi oleh penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai sumber tenaga listrik.
Ia mengingatkan pemerintah jika yang menjadi fokus ialah masalah emisi udara seharusnya pemerintah menyiapkan terlebih dulu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk menekan emisi udara.
“Jadi harus bersamaan, membikin. Sebenarnya kita punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat, sekali lagi minta maaf,” tegas JK.