(IslamToday ID) – Komisi VII DPR mempertanyakan perkembangan megaproyek 35ribu megawatt dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pada Selasa (5/7/2023).
“Bagaimana nasib target Presiden Jokowi untuk program 35 ribu MW? Dulu asumsinya growth (pertumbuhan ekonomi) kita 7-8 persen. Tapi, ternyata realitanya berkata lain, ada pandemi Covid-19 dan sebagainya,” kata anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring dilansir dari republikaid (6/7/2023).
Proyek tersebut bahkan berpotensi rawan oversuplai jika proyek ini selesai dikerjakan. Pemerintah bahkan mengkaji potensi kelebihan pasokan listrik tersebut berkisar antara 40% sampai 60%.
Dilansir dari bisniscom (1/2/2023) pada Desember 2022, Kementerian ESDM menyebut megaproyek tersebut telah berkembang hingga 47%. Selain itu dijelaskan juga bahwa proyek 35.000 MW itu membebani PLN yakni dengan kewajiban membeli listrik hingga 70-80% dari listrik yang sebagian besar diproduksi swasta.
Hal ini sebagai imbas dari adanya kesepakatan skema pembayaran take or pay (ToP). Beban yang dibayarkan oleh PLN bahkan terus bertambah jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, tahun 2022 PLN harus melakukan pembelian listrik hingga Rp 94,22 triliun, sedangkan pada periode sebelumnya Rp 76,86 triliun.