(IslamToday ID) – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat jumlah konflik agraria selama periode pemerintahan Presiden Jokowi, yang terjadi sejak tahun 2015-2022 mencapai 2.710 kejadian.
Dari ribuan konflik agraria ini jumlah lahan yang terdampak mencapai 5,8juta hektar yang merupakan sumber matapencaharian 1,7juta keluarga. Sementara berdasarkan jumlah lahan yang telah diadvokasi oleh KPA mencapai 1.687.000 hektar.
“Sebanyak 77 orang menjadi korban penembakan sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria,” ungkap Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika dilansir dari kompascom, 24 September 2023.
Dalam diskusi Hari Tani 2023, KPA memaparkan 1.615 warga ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan tanahnya. Kemudian 842 orang warga bahkan dibawa ke meja hijau.
Konflik lahan rakyat juga merenggut korban jiwa. Sebanyak 29 orang warga meninggal dunia dalam upaya mempertahankan hak-haknya.
“Ada 29 orang harus kehilangan nyawa di wilayah-wilayah konflik agraria karena mempertahankan hak-haknya,” ujar Dewi.
Dewi menegaskan konflik lahan terjadi di semua sektor baik perkebunan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan property hingga kawasan pesisir di pulau-pulau kecil di Indonesia.
Selain mengungkapkan banyaknya konflik agrarian, KPA juga mengungkap fenomena ‘lapar tanah’ yang dilakukan dengan mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN). KPA menemukan ada 73 konflik akibat PSN yang terjadi dalam 3 tahun terakhir.
PSN juga dinilai gagal membawa kemakmuran bagi rakyat. Banyak rakyat yang tanahnya dirampas justru berakhir dengan mereka menjadi buruh dengan upah kerja murah.
“Perampasan tanah rakyat di pedesaan telah mengakibatkan masyarakat pedesaan terlempar menjadi tenaga kerja upah murah, pekerja informal, migrasi ke kota dan ke luar negara,” tandasnya.