(IslamToday ID) – Warga Pulau Rempang yang diwakili oleh Ketua Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Gerisman Ahmad mengingatkan pemerintah bahwa kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah ditangan rakyat. Sehingga dalam konflik agraria pemerintah wajib mendengarkan aspirasi rakyat Rempang.
“Memang butuh waktu, pendekatan secara kekeluargaan apa yang dimau oleh rakyat, oleh masyarakat itu, kan pemerintah berkewajiban untuk mendengar itu semua. Kedaulatan kita ini di tangan rakyat,” kata Gerisman dilansir dari cnnindonesia, Sabtu 30 September 2023.
Gerisman berharap pemerintah bersedia melakukan dialog dengan warga Rempang. Sehingga bentrok dan konflik yang terjadi di Rempang bisa meredam.
“Kita dapat duduk bersama membicarakan hal hal yang terbaik lah,” ucapnya.
Masyarakat adat di Pulau Rempang memanas setelah tanah yang ditinggalinya secara turun temurun itu dimasukan sebagai PSN yang bernama ‘Rempang Eco City’. Demi menyukseskan proyek yang diperkirakan menelan investasi hingga Rp 381 triliun itu pemerintah berencana ‘merelokasi’ 7.500 warga Rempang.