(IslamToday ID) – Presiden Joko Widodo dua kali mengingatkan kepada para ASN baik pusat maupun daerah untuk menjaga netralitas mereka jelang Pemilu 2024. Mereka diminta untuk tidak memihak dalam Pilpres 2024 mendatang.
Selain kalangan ASN aturan untuk menjaga netralitas juga berlaku untuk para prajurit TNI dan Polri.
“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” kata Jokowi saat melakukan kunjungan ke kawasan IKN pada Rabu, 1 November 2023.
Sebelumnya peringatan pertama telah disampaikan Presiden saat mengumpulkan ratusan kepala daerah di Istana Negara pada Senin, 30 Oktober 2023 lalu. Ia tak segan-segan untuk mundur jika mereka terbukti tidak netral.
“Jangan sampai memihak, itu dilihat loh. Hati-hati, bapak dan ibu dilihat, mudah sekali kelihatan kalau bapak dan ibu memihak,” ucap Jokowi dilansir dari tempocoid (30/10/2023).
“Begitu bapak-ibu semuanya mereng-mereng (tidak netral), saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki,” imbuhnya.
Namun pada saat yang sama publik dihebohkan dengan video rapat pemenangan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo. Ia memimpin sebuah rapat untuk memenangkan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang.
Keberadaan wakil menteri aktif di dalam tim kampanye dikhawatirkan terjadi offside dan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik.
“Bapak-ibu kita menindaklanjuti rapat yang kedua. Kita sudah sepakat membantu Mas Gibran untuk memenangkan pemilu (pemilihan umum) di 2024,” kata Paiman dalam video tersebut dilansir dari tempocoid, 30 Oktober 2023.
Paiman menambahkan hasil rapat tersebut akan dilaporkan ke Presiden Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Pratikno.
“Setelah rapat hasilnya apa, saya akan sampaikan kepada Pak Pratikno dan Pak Jokowi,” jelasnya.