(IslamToday ID) – Eks Panglima TNI Periode 2015-2017, Gatot Nurmantyo mengingatkan tentang ancaman dan bahaya krisis di Indonesia yang terjadi dan jarang diekspose ke permukaan. Krisis ekonomi dan politik yang terjadi bersamaan dapat membahayakan pemerintahan suatu negara.
Gatot memberikan penilaiannya terhadap situasi hari ini ialah krisis demokrasi di Indonesia telah sampai di angka 50%, sementara krisis ekonomi ada di angka 80%.
“Demokrasinya sudah 50%. Kalau (ekonomi) 30 (%), (tapi) saya kira sudah 80% loh,” kata Gatot dilansir dari Channel youtube Hersubeno Point, ‘JEND GATOT NURMANTYO: INDONESIA MENUJU KRISIS EKONOMI & POLITIK. JOKOWI BISA JATUH?’, Jumat 1 Desember 2023.
Ia meminta agar semua pihak tidak terlena pada persoalan Pemilu 2024 dan hiruk-pikuk Pilpres 2024. Persoalan ekonomi seperti defisit APBN juga harus diperhatikan.
“Makanya kita jangan terlena, semuanya energi hanya untuk Pilpres dan Pileg tetapi ekonomi juga harus (ditata) apalagi bu Sri Mulyani sudah kasih warning,” tegas Gantot.
Sejumlah situasi krisis ekonomi salah satunya ialah peristiwa percobaan bunuh diri yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang diduga nekad ingin bunuh diri karena tidak mampu membeli beras.
“Kasus percobaan bunuh diri ini terjadi di rumah (warga) kemarin,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Ariasandy, dilansir dari kompascom, 27 November 2023.
Seorang pria berinisial KJ (46) seorang warga Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Hal ini setelah beberapa usahanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya gagal termasuk untuk keperluan membeli beras.
“Menurut pengakuan korban bahwa selami ini korban sudah berusaha membangun sebuah usaha warung makan bertempat di kampung Turiskain, namun usahanya mengalami kebangkrutan,” ujar Kombes Pol Ariasandy.
Sementara dalam tataran elit ekonomi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan adanya defisit APBN. Ia mengatakan jika angka defisit yang dialami Indonesia mencapai Rp 700 M.
“Postur APBN sudah mulai defisit atau 0,003% terhadap GDP (produk domestik bruto/PDB),” kata Sri Mulyani dilansir dari databoks, 27 November 2023.