(IslamToday ID) – Para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara meminta China taat pada pakta laut PBB 1982 yang dikenal dengan UNCLOS terkait dengan posisi Laut China Selatan.
Perjanjian internasional itu menjadi argumen terkuat untuk menentang klaim “perairan historis” China atas laut yang disengketakan itu.
Kesepuluh negara anggota ASEAN menyepakati pernyataan resmi pada Sabtu (27/6/2020) dalam pertemuan tahunan yang digelar via video conference.
“Kami mengafirmasi ulang UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan batas-batas maritim, hak kedaulatan, yurisdiksi, dan kepentingan sah terhadap zona perairan tersebut,” tulis pernyataan sikap itu seperti dikutip di The Guardian.
UNCLOS atau United Nations Convention on The Law of The Sea adalah konvensi internasional untuk membagi garis batas perairan di seluruh dunia.
Batas perairan dalam konvensi tersebut menjorok hingga 200 mil dari daratan dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Wilayah ZEE bisa dimanfaatkan negara yang bersangkutan untuk mengelola sumber daya alam beserta kekayaan laut di dalamnya. Keberadaan ZEE inilah yang membuat Indonesia dan sejumlah negara kepulauan seperti Filipina memiliki satu kesatuan wilayah.
Oleh karena itu, para pemimpin ASEAN menegaskan semua aktivitas legal di laut dan samudera harus sesuai UNCLOS.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah China belum memberi tanggapan terkait pernyataan tersebut.
Tiga diplomat negara ASEAN mengatakan pernyataan bersama itu adalah penanda atas menguatnya upaya blok regional dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan yang berlarut-larut.
Ketiganya tak mau menyebutkan identitas mereka lantaran bukan pendapat resmi.
Dalam KTT ASEAN 2020, Vietnam menjadi pelopor untuk menuliskan naskah penyataan resmi. Vietnam memang menjadi yang paling keras menentang semua upaya agresi China terhadap Laut China Selatan.
China tak henti-hentinya merongrong wilayah perairan tersebut meski Mahkamah Arbitrase Internasional telah menolak klaimnya.
Sayangnya, China sama sekali tak mau mengakui keputusan tersebut dan terus melakukan pembangunan pangkalan militer di sejumlah pulau di Kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan.
Kedua kepulauan berada tepat di tengah-tengah Laut China Selatan dan menjadi fokus dalam sengketa itu. [wip]