(IslamToday ID) – Sekjen Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat memperingatkan negara-negara Arab agar tidak mengambil langkah menormalkan hubungan dengan Israel dengan syarat pembatalan aneksasi di Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Kepada TV resmi Palestina, Erekat mengatakan, pembicaraan normalisasi hubungan Arab-Israel dengan imbalan pembatalan rencana aneksasi adalah salah dan tidak dapat diterima.
Ia melanjutkan, hubungan antara Arab dan Israel tergantung pada komitmen terakhir yaitu Inisiatif Perdamaian Arab. Yang isinya penyerahan wilayah pendudukan yang diduduki Israel sejak tahun 1967, penyerahan Dataran Tinggi Golan, dan resolusi masalah pengungsi.
Inisiatif Perdamaian Arab disetujui oleh Liga Arab pada tahun 2002. Yaitu menetapkan pembentukan negara Palestina yang diakui secara internasional sesuai kesepakatan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, resolusi yang adil untuk masalah pengungsi Palestina, dan penarikan pendudukan Israel di tanah Palestina, Dataran Tinggi Golan Suriah, dan tanah-tanah yang masih diduduki di Lebanon Selatan.
Itulah syarat-syarat jika Israel ingin diakui negara-negara Arab serta ingin menormalkan kembali hubungan.
“Kemauan dan posisi kita sebagai orang Arab membutuhkan persatuan dan solidaritas,” kata Erekat berbicara kepada negara-negara Arab seperti dikutip di MEMO, Selasa (30/6/2020).
Tidak ada negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali Mesir dan Yordania. Namun, langkah menormalkan kembali telah meningkat selama dekade terakhir, terutama dari negara-negara di Teluk.
Erekat menekankan bahwa jika Israel nekat menerapkan aneksasi wilayah Palestina, maka harus memikul tanggung jawab sendiri.
“(Perdana Menteri Israel) Netanyahu akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah di Rafah, Yerusalem, dan Hebron, dan dia akan memikul tanggung jawab sepenuhnya sebagai pengambil kebijakan pendudukan,” ungkap Erekat.
Menanggapi rencana aneksasi Israel, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa bulan lalu PLO membatalkan perjanjian dengan Israel.
Netanyahu telah mengumumkan bahwa pemerintahannya akan memulai aneksasi, yang mencakup 30 persen wilayah Tepi Barat, pada 1 Juli. Politisi di seluruh dunia dan PBB telah mengecam rencana tersebut dan sepenuhnya tidak dapat diterima.
Awal bulan ini, Duta Besar UEA untuk AS, Yousef Al-Otaiba memperingatkan Israel bahwa aneksasi akan menghancurkan setiap harapan untuk pemulihan hubungan antara negara zionis dan dunia Arab. [wip]