IslamToday ID — Pelapor khusus PBB mendesak Pemerintah India menyelidiki dugaan penyiksaan dan pembunuhan sejumlah pria Muslim di Jammu-Kashmir sejak Januari 2019.
Empat pelapor khusus PBB ini menyatakan kekhawatiran atas kondisi hak asasi manusia (HAM) di wilayah Jammu dan Kashmir.
Dalam surat tertanggal 4 Mei yang dipublikasikan Komisi Tinggi HAM PBB pekan ini, pelapor khusus PBB menyoroti buruknya kondisi HAM di Jammu-Kashmir di bawah pemerintah India.
“Kami tetap sangat prihatin dengan pelanggaran HAM yang sedang berlangsung,” jelas pelapor khusus PBB, dikutip dari Anadolu, Rabu (8/7).
Pelapor khusus PBB menyerukan India melakukan penyelidikan yang tak memihak terhadap semua tudingan pembunuhan sewenang-wenang dan penyiksaan serta menuntut para tersangka.
“Kami menyatakan keprihatinan serius terhadap dugaan pengunaan kekuatan yang berlebihan, penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya yang dilaporkan dilakukan selama penangkapan dan penahanan serta kematian dalam tahanan dari orang-orang,” tegasnya.
Pelapor khusus PBB mengaku pihaknya telah menerima puluhan laporan kasus penyiksaan.
“Mereka (para korban) tampaknya menjadi target berdasarkan etnis dan atau identitas agama mereka,” tandasnya.
Penyiksaan terhadap muslim Kashmir itu telah menyebabkan empat kematian. Salah seorang korban yakni Rizwan Pandit, seorang guru berusia 29 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi pada 19 Maret tahun lalu. Laporan autopsi Pandit menyebut dia meninggal akibat pendarahan yang ditimbulkan oleh beberapa luka.
“Dia diduga memiliki tanda penyiksaan di jasadnya, tapi laporan autopsi tidak pernah dipublikasikan,” demikian menurut para pelapor khusus PBB.
Para pejabat PBB mengatakan India tidak membalas laporan dalam jangka waktu 60 hari yang berakhir bulan ini. Mereka pun menyatakan penyesalan atas diabaikannya surat yang dua kali dikirim ke India, yakni pada 16 Agustus 2019 dan 27 Februari tahun ini.
Ketegangan meningkat di Kashmir saat India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus 2019 lalu. Warga Kashmir kemudian memprotes keras kebijakan India tersebut, dengan menggelar aksi demonstrasi di sejumlah daerah.
Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis di sana. Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang dihuni mayoritas Muslim.
Menghalau para pengunjuk rasa, India mengerahkan pasukan paramiliternya ke wilayah tersebut. Jaringan televisi dan telekomunikasi, termasuk internet, diputus.
Bahkan, tak hanya itu, India pun mendirikan pos jaga serta memberlakukan jam malam. Wilayah Kashmir sempat diisolasi dari dunia luar oleh pasukan India.[IZ]