IslamToday ID — Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di tahun ini. Hal itu telah disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada kesempatan Extraordinary Ministerial Pledging Conference for United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) pada Juni lalu.
Bantuan kemanusiaan Indonesia disalurkan langsung kepada Pemerintah Palestina. Selain itu, bantuan ini disalurkan melalui UNRWA dan International Committee for Red Cross (ICRC).
“Dana bantuan kepada pemerintah Palestina dan UNRWA masing-masing sebesar 1 juta dolar AS dan 500 ribu dolar AS melalui ICRC,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah dalam konferensi pers pekanan, Jumat (9/7).
Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan kontribusi rutin untuk pengungsi Palestina. Adapun peningkatan kontribusi rutin tersebut sebesar 200 ribu dolar AS.
“Indonesia berkomitmen sebagai wujud kepedulian Indonesia atas penderitaan bangsa Palestina dalam menghadapi pandemi Covid- 19 dan ancaman perluasan aneksasi Israel,” ujar Jubir Kemlu RI.
Sementara iitu, Direktur Timur Tengah Kemenlu Achmad Rizal Purnama mengatakan upaya Indonesia bersama Tunisia menginisiasi pertemuan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) demi menentang Israel menganekasi wilayah Palestina menunjukkan dukungan yang baik dari negara-negara lain.
“Kita bersyukur rencana yang tadinya pada 1 Juli, tidak terjadi. Pihak Israel mendengarkan,” ujar Rizal Purnama.
Menurutnya, pihak lain selain Indonesia banyak sangat menolak rencana Israel tersebut. Rizal menceritakan sejak 17 Mei atau pada saat pemerintah koalisi Israel mengumumkan rencana aneksasi bagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan, Indonesia dengan keras langsung menolak rencana tersebut. Sejak itu, Menlu Retno terus menggalang dukungan atau posisi dunia internasional.
“Ibu menlu langsung mengirim surat kepada berbagai negara lebih dari 40 negara kunci yang memegang peran kunci pada Palestina termasuk DK PBB, Uni Eropa, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Sekjen PBB, hingga parlemen,” papar Rizal.
Rizal menerangkan Menlu Retno telah mendapatkan balasan surat dari 15 negara. Negara-negara tersebut mendukung posisi tegas Indonesia dan bekerja sama menolak rencana Israel tersebut.
“Parlemen kita telah mengirimkan surat kepada seluruh parlemen dunia termasuk mengusungkan adanya joint statement yang disambut 300 parlemen dunia dan 35 negara tentang posisi kita kepada Palestina. Dan mereka mendukung posisi kita,” tandas Rizal.
Indonesia dan UNRWA
Dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu (24/6/2020), komitmen ini adalah wujud kepedulian Indonesia atas penderitaan bangsa Palestina dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan ancaman perluasan aneksasi Israel.
Bantuan kemanusiaan Indonesia rencananya akan disalurkan langsung kepada Pemerintah Palestina dan juga melalui UNRWA dan ICRC (International Committee for Red Cross).
Menlu Retno menegaskan kembali dukungan politik Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka secara penuh dan berdaulat. Dalam hal ini dukungan terhadap UNRWA berarti dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina.
Sebelum diselenggarakannya konferensi ini pada Juni lalu, Menlu Retno telah berkomunikasi langsung via telepon dengan Commissioner General UNRWA yang baru, Filippe Lazarini, menyampaikan dukungan terhadap upaya revitalisasi UNRWA, dan menggarisbawahi pentingnya organisasi UNRWA yang akuntabel dan efisien.
Extraordinary Virtual Ministerial Pledging Conference UNRWA dihadiri oleh Deputi Perdana Menteri, Menteri, Wakil Menteri dan Duta Besar dari 60 negara, dan juga Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan Commissioner General UNRWA, Filippe Lazarini.
Tujuan utama Konferensi ini adalah untuk penguatan kembali dukungan politis terhadap perjuangan bangsa Palestina dan menggalang dana bagi UNRWA.
UNRWA merupakan badan PBB yang didirikan 70 tahun lalu dan saat ini menangani 5,5 juta pengungsi Palestina yang berada di Gaza, Tepi Barat, Yarusalem Timur, Yordania, Lebanon dan Suriah. Pelayanan UNRWA antara lain mencakup fasilitasi pendidikan, kesehatan, bantuan darurat, micro finance, perlindungan, pembangunan dan berbagai pelayanan sosial lainnya.
Pada sidang Majelis Umum PBB bulan Desember 2019 lalu, Indonesia bersama 168 negara anggota PBB lainnya mendukung perpanjangan mandat UNRWA hingga 2023.[IZ]