(IslamToday ID) – Perdana Menteri (PM) Perancis yang baru, Jean Castex bersumpah untuk membela sekularisme resmi negara dan berjanji untuk memerangi radikalisme Islam dalam segala bentuknya.
Castex mengatakan kepada Majelis Nasional, Rabu (15/7/2020), bahwa Republik Perancis terancam posisinya oleh koalisi musuh-musuhnya seperti teroris, teori konspirasi, separatis, dan komunitarian.
Castex yang lulusan Sekolah Administrasi Nasional tingkat elite, mengatakan undang-undang baru untuk memerangi separatisme akan diperkenalkan setelah liburan musim panas. “Ini untuk menghindari kelompok-kelompok tertentu menjadi tertutup atas identitas etnis atau agama mereka,” katanya seperti dikutip di Aljazeera.
Presiden Perancis Emmanuel Macron baru-baru ini juga memperingatkan bahwa gerakan anti-rasis diambil alih oleh separatis, setelah demonstrasi menentang tindak kekerasan polisi dan rasisme di Paris.
Beberapa anggota minoritas muslim Perancis merasa bahwa sekularisme resmi negara telah menyasar mereka, meskipun Macron sendiri telah mengutuk pendekatan dengan cara itu.
Castex juga memerintahkan agar menindak tegas demonstrasi rusuh dan kejahatan kecil. Ia pun akan membekali polisi dengan peralatan yang dibutuhkan. Hakim lokal akan ditunjuk untuk memastikan perilaku anti-sosial dihukum dengan cepat.
Khusus Targetkan Muslim
Yasser Louati, Kepala Komite Keadilan dan Kebebasan Untuk Semua Perancis, mengatakan penggunaan istilah separatisme oleh Castex adalah secara khusus menargetkan komunitas muslim yang selalu menentang aksi rasisme dan islamofobia.
“Penggunaan istilah separatisme baru-baru ini oleh Emmanuel Macron menandai peningkatan baru islamophobia yang disponsori negara, sehingga melanggengkan fantasi ada musuh di dalam sendiri. Sama seperti yang dilakukan Perancis dengan Yahudi di masa lalu,” kata Louati.
“Tidak ada seruan untuk memisahkan diri, apalagi oleh umat Islam. Tetapi jika pemerintah mengartikan seruan untuk kesetaraan sebagai seruan bagi separatisme, maka hal itu semakin mengungkap kemunafikan lembaga-lembaga Perancis yang membungkus diri dalam panji HAM dan buta.”
Kelompok-kelompok HAM sebelumnya mengutuk Perancis karena melakukan penggerebekan secara diskriminatif dan menahan minoritas muslim setelah negara itu mengumumkan keadaan darurat pada November 2015.
“Keadaan darurat yang menargetkan lebih dari 5.000 rumah muslim, bisnis, dan tempat-tempat ibadah telah menjadi permanen. Saya khawatir akhir musim panas akan menjadi aksi kekerasan ketika pemerintah kembali ke kantor,” kata Louati.
Castex juga mengatakan ia akan mengambil sikap pada momen yang sangat khusus dalam sejarah Perancis setelah epidemi Covid-19. Ia akan bertemu dengan serikat pekerja dan pengusaha pada hari Jumat untuk menyetujui cara mendekati semua subjek, dimulai dengan rencana untuk memulai kembali perekonomian.
Majelis menyetujui pidato Castex dengan mayoritas 345 suara setuju, 177 tidak setuju, dan 43 abstain. [wip]