(IslamToday ID) – China geram dengan rencana Amerika Serikat (AS) melarang semua anggota Partai Komunis China (PKC) untuk masuk ke negara adikuasa itu. China pun menyatakan AS akan memusuhi 1,4 miliar orang China jika sampai menerapkan kebijakan tersebut.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan sedang meninjau proposal untuk melarang anggota PKC bepergian ke AS. Langkah yang akan semakin memanaskan hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.
Beijing menyebut AS menyedihkan dan konyol dengan rencana semacam itu. “Jika laporan itu benar, AS memilih untuk berdiri menentang 1,4 miliar penduduk China, yang berdiri menentang seperlima dari populasi dunia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, Sabtu (18/7/2020).
“Ini akan bertentangan dengan keinginan masyarakat di kedua negara dan melawan tren abad 21, dan sangat konyol,” lanjutnya.
Media AS, termasuk The New York Times dan The Wall Street Journal melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk melarang perjalanan ke AS oleh semua anggota Partai Komunis dan keluarga mereka.
Reuters mengutip sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa para pejabat senior AS yang membahas masalah tersebut telah mulai mengedarkan sebuah rancangan perintah presiden. Tetapi pembahasannya masih pada tahap awal dan masalah tersebut belum dibawa ke hadapan Trump.
Larangan itu secara efektif akan menolak masuk hampir 92 juta anggota partai berusia 99 tahun tersebut ke AS. Termasuk elite politik dan para pebisnis hingga masyarakat biasa.
Hua mengatakan, PKC sangat melekat pada masyarakat China dan merupakan bagian integral dari kesuksesan bangsa China.
“Kepemimpinan Partai Komunis adalah fitur dasar sosialisme dengan karakteristik China. Di bawah kepemimpinan Partai Komunis, rakyat China memenangkan kemerdekaan, kebebasan, dan pembebasan,” katanya.
“Jalan sosialisme dengan karakteristik China tidak hanya membantu orang-orang China menyingkirkan kemiskinan, tapi juga telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan umat manusia,” tambahnya.
Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan akan memberlakukan larangan visa terhadap beberapa pejabat senior PKC, termasuk anggota Politbiro, yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim di wilayah otonomi Xinjiang, Uygur.
PBB memperkirakan lebih dari 1 juta muslim telah ditahan di kamp-kamp di sana untuk pendidikan ulang politik. Tetapi Beijing mengklaim mereka adalah pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan melawan ekstremisme agama. [wip]