(IslamToday ID) – Dewan Tinggi Negara Libya dengan tegas menolak dialog dengan pemberontak Jenderal Khalifa Haftar. Dewan tersebut menekankan perlunya gencatan senjata segera dan memungkinkan bagi Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) untuk mengontrol semua wilayah Libya. Demikian seperti dilaporkan Libya Al-Ahrar dan dikutip di MEMO, Selasa (25/8/2020)
Menurut media tersebut, parlemen mendesak anggotanya untuk segera mengambil tindakan penyelesaian semua kesepakatan sebelumnya mengenai pengurangan Dewan Presiden dan memisahkannya dari pemerintah. Parlemen juga mendesak implementasi pasal 15 perjanjian politik tentang posisi berdaulat, pembukaan ladang minyak dan pelabuhan, serta meminta pertanggungjawaban mereka atas penutupan dan pemborosan kekayaan rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya mereformasi sektor dengan mendirikan kembali Kementerian Perminyakan dan menyiapkan proses yang transparan dan jelas mengenai pekerjaan National Oil Corporation (NOC).
Seperti dilaporkan Al Jazeera, pasukan Haftar menolak gencatan senjata oleh pemerintah Libya yang diakui secara internasional sebagai aksi “pemasaran”. [wip]