(IslamToday ID) – Pemerintah Aljazair menetapkan 1 November sebagai tanggal digelarnya referendum tentang konstitusi baru yang bertujuan untuk meningkatkan demokrasi dan memberikan peran yang lebih besar kepada parlemen. Referendum ini sebagai respons atas demonstrasi menuntut reformasi yang berlangsung selama berbulan-bulan.
Terpilih pada Desember lalu, Presiden Abdelmadjid Tebboune telah berulang kali berjanji akan memperkenalkan reformasi politik dan ekonomi. Ia juga akan memenuhi tuntutan para demonstran yang sudah menggulingkan presiden veteran Abdelaziz Bouteflika pada April 2019 lalu.
Sebuah draf yang dirilis awal tahun ini menyatakan, konstitusi baru akan memberi perdana menteri dan parlemen kekuasaan lebih untuk memerintah negara Afrika Utara berpenduduk 45 juta orang itu.
Pemerintah mengatakan draf tersebut, yang membatasi masa jabatan presiden dua periode, akan diserahkan ke parlemen untuk dibahas sebelum referendum.
Mengutip MEMO, Rabu (26/8/2020), tanggal referendum diumumkan setelah pertemuan Tebboune dengan kepala otoritas pemilihan Mohamed Chorfi pada hari Senin pagi.
Demonstrasi besar-besaran terjadi pada Februari tahun lalu untuk menolak rencana Bouteflika meraih masa jabatan kelimanya setelah 20 tahun berkuasa. Selain menuntut Bouteflika mundur, para demonstran juga meminta dia dan kroni-kroninya diadili karena diduga terlibat korupsi.
Beberapa pejabat senior, termasuk dua mantan perdana menteri, beberapa menteri, dan pengusaha terkemuka, sudah masuk penjara karena tuduhan korupsi.
Pemerintah melarang demonstrasi pada bulan Maret ini sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus corona. [wip]