(IslamToday ID) – Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB asal Indonesia, Dian Triansyah Djani menolak semua permintaan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran. Langkah ini menuai kemarahan dari duta besar AS yang menuduh lawan mendukung teroris.
Dikutip dari TRTWorld, Rabu (26/8/2020), Djani menyampaikan pengumuman itu sebagai tanggapan atas seruan untuk mengungkapkan hasil jajak pendapat dari pandangan 11 negara di DK PBB yang beranggotakan 15 negara itu.
Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Mike Pompeo bersikeras AS memiliki hak hukum untuk menarik kembali atau snapback sanksi PBB, meskipun Presiden Donald Trump telah mundur dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan besar yang didukung oleh DK PBB.
Semua anggota DK, kecuali Republik Dominika, telah memberi tahu presiden DK PBB bahwa tindakan pemerintah AS itu ilegal, karena Trump menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA pada 2018.
Djani mengatakan kepada para anggota pada akhir pertemuan virtual di Timur Tengah bahwa tidak ada kesepakatan umum di antara anggota dewan.
“Setelah menghubungi anggota dan menerima surat dari banyak negara anggota, jelas bagi saya bahwa ada satu anggota yang memiliki posisi tertentu dalam masalah tersebut. Sementara ada sejumlah besar anggota yang memiliki pandangan yang bertentangan,” katanya.
“Menurut saya belum ada konsensus di dewan. Jadi, presiden tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut,” tambah Djani.
Misi AS untuk PBB kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan AS memiliki dasar hukum yang kuat untuk memulai pemulihan sanksi di bawah resolusi DK yang mendukung kesepakatan nuklir 2015.
“Fakta bahwa beberapa anggota DK menyatakan ketidaksepakatan dengan posisi hukum kami dalam pertemuan informal (pertemuan virtual) tidak memiliki efek hukum,” kata misi tersebut.
Pernyataan Pompeo muncul di PBB setelah DK dengan tegas menolak resolusi AS untuk memperpanjang tanpa batas waktu embargo senjata PBB atas Iran, yang akan berakhir pada 18 Oktober 2020. Hanya Republik Dominika yang mendukung AS.
“AS tidak akan pernah mengizinkan negara sponsor terorisme terbesar di dunia untuk dengan bebas membeli dan menjual pesawat, tank, rudal, dan jenis senjata konvensional lainnya (atau) untuk memiliki senjata nuklir,” kata Duta Besar AS, Kelly Craft.
Ia menuduh DK tersebut kurang keberanian dan kejelasan moral, dan menuduh Iran menentang embargo senjata dan mengobarkan konflik serta pembunuhan di seluruh dunia karena memasok senjata ke milisi dan kelompok teroris. [wip]