(IslamToday ID) – Meski dilanda demonstrasi yang berujung kekerasan dan penjarahan, Kota Portland, Amerika Serikat (AS) menolak menerima bantuan dari pemerintah federal untuk meredam kerusuhan. Padahal Gedung Putih dan Presiden Donald Trump sudah memberikan tekanan.
Bahkan, Trump siap untuk memberikan fasilitas penegakan hukum tambahan kepada gubernur negara bagian mana pun yang memintanya untuk mengatasi kerusuhan, terlepas dari afiliasi politik mereka.
“Kami siap. Faktanya, Presiden (Trump) siap memberikan dukungan penegakan hukum apapun. Kami bersedia untuk masuk, kami bersedia memberikan aset tambahan seperti yang kami lakukan di Kenosha,” kata Kepala Staf Gedung Putih, Mark Meadows seperti dikutip di Al Jazeera, Senin (31/8/2020).
Protes muncul setelah seorang petugas polisi menembak punggung seorang warga Afrika-AS dalam kasus kekerasan seksual karena menolak ditangkap.
Dalam pernyataan terpisah tentang masalah tersebut, penjabat Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf mengatakan semua opsi sudah di atas meja ketika hendak menyelesaikan masalah protes anti-rasisme yang berkelanjutan. Menurut Wolf, ini adalah sesuatu yang diinginkan warga Portland, tanpa menyebutkan maksud yang sebenarnya.
Gedung Putih terus mengkritik protes yang sedang berlangsung di Portland, yang terkadang berubah menjadi kerusuhan disertai dengan pembakaran, penjarahan, dan penembakan.
Presiden Trump telah berulang kali menuduh Walikota Portland Ted Wheeler tidak dapat menangani aksi unjuk rasa. Ia mengecam karena Wheeler menentang diberlakukannya penegakan hukum federal untuk mengubah situasi di kotanya.
“Kami mencoba membantu Portland, bukan menyakitinya. Kepemimpinan mereka, selama berbulan-bulan, kehilangan kendali atas kaum anarkis dan agitator. Mereka menghilang dalam aksi. Kami harus melindungi properti federal, dan rakyat kami. Mereka bukan hanya pengunjuk rasa, ini adalah real deal,” kata Trump di Twitter pada Juli 2020.
Sebulan setelah protes meletus di Portland, Gedung Putih mengerahkan pasukan gabungan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, Layanan Marsekal AS, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, dan Federal Layanan Perlindungan ke gedung pengadilan federal kota yang bertugas melindungi properti federal.
Pengerahan dan tindakan mereka untuk membubarkan dan menangkap beberapa pengunjuk rasa mendapat tentangan keras dari walikota, yang bahkan malah bergabung dengan demonstran di dekat gedung pengadilan.
Pasukan federal mundur dari kota pada 29 Juli setelah hampir sebulan, menyusul kesepakatan antara Gedung Putih dan gubernur Oregon yang berjanji untuk memperkuat keamanan di sekitar gedung federal sebagai imbalan.
Meskipun sebagian besar demonstrasi anti-rasisme tetap damai, Portland masih mengalami kekerasan. Beberapa pengunjuk rasa membakar kantor Asosiasi Polisi Portland pada 29 Agustus, sementara satu orang baru-baru ini dilaporkan tewas diduga karena penembakan. [wip]