(IslamToday ID) – Pemerintah Sudan menandatangani perjanjian damai berupa pembagian kekuasaan dengan lima kelompok pemberontak utama di negara itu. Ini dinilai sebagai langkah nyata untuk menyelesaikan konflik mengakar yang berkecamuk di bawah mantan Presiden Omar al-Bashir.
Para pemimpin sipil dan militer yang berbagi kekuasaan setelah penggulingan Omar al-Bashir pada April 2019 mengatakan mengakhiri konflik internal selama puluhan tahun adalah prioritas utama transisi selama 39 bulan.
Kesepakatan itu, yang ditandatangani di ibukota Sudan Selatan, Juba, menawarkan perwakilan politik kelompok pemberontak dan pelimpahan kekuasaan, integrasi ke dalam pasukan keamanan, hak-hak ekonomi dan tanah, serta kesempatan untuk mengembalikan para pengungsi.
Kelompok-kelompok pemberontak yang menandatangani di antaranya Justice and Equality Movement (JEM) dan Minni Minawi’s Sudan Liberation Army (SLA), keduanya dari wilayah barat Darfur, kemudian Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-N) yang dipimpin oleh Malik Agar, dari di Kordofan Selatan dan Nil Biru.
Lebih dari 300.000 orang diperkirakan tewas dan 2,5 juta mengungsi akibat konflik di Darfur. Konflik itu meluas setelah tahun 2003 saat pasukan pemerintah dan sebagian besar milisi Arab bergerak untuk menindas sebagian besar pemberontak non-Arab.
Kordofan Selatan dan Nil Biru tetap berada di Sudan ketika Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011 dan masyarakat di sana mengeluhkan marginalisasi oleh pemerintah di Khartoum. [wip]