(IslamToday ID) – Pemerintah China meminta Amerika Serikat (AS) untuk berhenti meningkatkan hubungan diplomatik tidak resmi atau ilegal dengan Taiwan. Hal ini dilakukan setelah Washington mengumumkan dialog ekonomi baru dengan Taiwan.
“Kami meminta AS untuk menghentikan interaksi tidak resmi dengan Taiwan dalam bentuk apapun,” kata Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China, Selasa (1/9/2020), seperti dikutip di South China Morning Post (SCMP).
Ia menggambarkan UU Hubungan Taiwan dengan AS, yang mengizinkan hubungan diplomatik de facto, sebagai suatu yang ilegal dan tidak valid. Ia juga menambahkan bahwa hal tersebut melanggar prinsip satu China.
Seperti diketahui, pada hari Senin asisten Menlu AS David Stilwell mengatakan AS dan Taiwan akan menjalin dialog ekonomi baru yang fokus pada semikonduktor, perawatan kesehatan, energi, dan sektor teknologi lainnya.
Menurut Stilwell, tindakan AS masih dalam batas-batas kebijakan satu China dan tidak mengambil sikap atas klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan.
Komentar Stilwell disambut baik oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen yang saat ini tengah menghadapi kritik atas keputusannya untuk mencabut larangan impor daging sapi dan babi dari AS mulai tahun depan.
AS pada hari Senin tengah membangun dialog ekonomi bilateral baru dengan Taiwan atau yang disebut inisiatif Taiwan. Mengutip Reuters, ini merupakan sebuah prakarsa yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan Taipei dan mendukung negara itu dalam menghadapi tekanan dari Beijing yang semakin meningkat.
Washington juga telah mendeklasifikasi enam jaminan keamanan era Reagan yang diberikan kepada Taiwan. Sebuah langkah yang menurut para analis tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan lebih lanjut untuk Taipei.
Ni Feng, seorang spesialis AS di Akademi Ilmu Sosial China di Beijing, mengatakan dialog ekonomi baru adalah strategi jangka panjang daripada langkah awal pemilihan jangka pendek oleh Gedung Putih.
“Dampak dari dialog ekonomi baru terhadap pemilih AS adalah minimal, dan akan memakan waktu berbulan-bulan sebelum bisa mencapai hasil apapun,” kata Ni.
Ia menambahkan bahwa pengumuman Stilwell didasarkan pada undang-undang yang baru-baru ini disahkan, termasuk UU Perjalanan Taiwan 2018 dan UU Taipei, yang mendapat dukungan bipartisan.
“Ini adalah bagian dari pendekatan komprehensif untuk meningkatkan hubungan AS dengan Taiwan yang akan disetujui oleh Demokrat,” kata Ni, yang mencatat bahwa platform pemilu 2020 partai tersebut telah menghilangkan penyebutan kebijakan satu China. [wip]