(IslamToday ID) – Seorang pengacara independen di Inggris bernama Geoffrey Nice menggelar pengadilan publik untuk menyelidiki dugaan kejahatan kemanusiaan atau genosida terhadap etnis minoritas muslim Uighur oleh pemerintah China.
Nice akan memimpin penyelidikan dan dengar pendapat selama berhari-hari untuk meninjau bukti dan kesaksian baru mulai tahun depan.
Pengadilan publik tersebut adalah upaya terbaru untuk meminta pertanggungjawaban China atas kekejaman yang diduga dilakukan terhadap etnis Uighur sejak 2017, meskipun pemerintah Inggris belum mendukung inisiatif tersebut.
Nice telah diminta oleh Kongres Uighur Dunia untuk menyelidiki kekejaman yang sedang berlangsung dan kemungkinan genosida terhadap Uighur, karena sepak terjangnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) internasional.
Pengacara tersebut mendapat perhatian global atas karyanya dengan Pengadilan Kriminal Internasional dalam menyelidiki kekejaman yang dilakukan oleh presiden bekas Yugoslavia, Presiden Slobodan Milosevic, yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Kosovo dan Kroasia, bersama dengan genosida di Bosnia selama erang Yugoslavia di awal 1990-an.
Pengadilan yang berlangsung di Den Haag, adalah pengadilan internasional berskala besar pertama sejak pengadilan atas kejahatan perang Nazi setelah Perang Dunia II.
“Tuduhan genosida terhadap Uighur, bersama dengan pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh Republik Rakyat China terhadap kelompok minoritas, adalah pertanyaan yang harus ditanyakan dan dijawab,” kata Nice kepada AP, seperti dikutip di TRTWorld, Jumat (4/9/2020).
China telah dituduh menciptakan kamp penahanan yang menampung populasi Uighur yang menjadi sasaran penyiksaan dan pelecehan mental. Laporan tentang sterilisasi paksa juga bermunculan.
Pengadilan sedang dalam tahap awal mengumpulkan bukti dan kesaksian dari orang Uighur yang telah diasingkan ke luar negeri. Kesaksian dari penjaga keamanan yang hadir di kamp-kamp penahanan yang didirikan di Xinjiang diperkirakan akan muncul dalam beberapa bulan mendatang.
“Saat ini, bukti terkuat tampaknya menjadi bukti penahanan dan kemungkinan bukti sterilisasi paksa,” kata Nice.
Laporan investigasi tidak hanya mengungkap sterilisasi paksa sebagai metode untuk mengurangi populasi Uighur, tetapi ratusan ribu wanita telah menjalani pemeriksaan rutin dan aborsi paksa. Para ibu dan ayah juga diduga dikirim ke kamp penahanan atau penjara karena memiliki terlalu banyak anak.
Nice mengatakan upaya sterilisasi ini kemungkinan melanggar Konvensi Genosida.
China telah berulang kali menolak dan meremehkan tindakan mereka di Xinjiang, yang menyebut laporan soal kamp penahanan sebagai berita palsu. Dan Duta Besar Inggris Liu Xiaoming menyebut laporan tentang berbagai kekejaman itu sebagai kebohongan abad ini.
Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengecam tuduhan pelanggaran HAM tersebut. “Itu tambal sulam kebohongan politik terhadap China yang mengabaikan fakta dan mendistorsi kebenaran,” kata Wenbin.
Diperkirakan 1 juta orang Uighur telah ditahan selama beberapa tahun terakhir di Xinjiang. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengumumkan penjatuhan sanksi AS terhadap China atas pelanggaran HAM terkait krisis Uighur, dan mendorong komunitas internasional untuk mengikutinya.
“Pelanggaran HAM Partai Komunis China di Xinjiang, China terhadap Uighur dan minoritas muslim lainnya menjadi noda abad ini,” kata Pompeo pada akhir Juli lalu.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga menuduh China melakukan pelanggaran HAM berat dan mengerikan. Namun ia belum mengambil tindakan yang lebih persuasif terhadap dugaan kejahatan tersebut, meskipun ada permintaan dari kelompok HAM di Inggris Raya. [wip]