(IslamToday ID) – Para menteri luar negeri (Menlu) dari empat negara Indo-Pasifik yang dikenal sebagai kelompok Quad melakukan pertemuan di Tokyo, Jepang pada hari Selasa (6/10/2020). Kelompok itu berharap Jepang akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam inisiatif regional yang disebut Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang ditujukan untuk melawan dominasi China yang meningkat.
Pertemuan tersebut merupakan acara langsung pertama di antara para Menlu sejak pandemi virus corona meluas.
Mengutip Channel News Asia, Rabu (7/10/2020), acara itu juga mempertemukan Menlu Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo, Menlu Australia Marise Payne, Menlu India Subrahmanyam Jaishankar, dan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi.
Para pejabat Jepang mengatakan, mereka akan membahas dampak pandemi virus corona, serta inisiatif FOIP untuk keamanan dan kerja sama ekonomi yang lebih besar, yang telah didorong Jepang dan AS untuk menyatukan negara-negara yang berpikiran sama dan berbagi keprihatinan tentang meningkatnya ketegasan dan pengaruh China.
Dalam perjalanannya ke Tokyo, Pompeo mengatakan keempat negara berharap memiliki beberapa pencapaian signifikan pada pertemuan itu, tetapi ia tidak merinci lebih lanjut.
Pembicaraan itu dilakukan beberapa minggu sebelum pemilihan presiden AS dan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China terkait corona, perdagangan, teknologi, Hong Kong, Taiwan, dan hak asasi manusia (HAM).
Pompeo menghadiri pertemuan Quad tersebut, meskipun ia membatalkan kunjungan yang direncanakan berikutnya ke Korea Selatan dan Mongolia setelah Presiden Donald Trump dirawat di rumah sakit karena terjangkit virus corona.
Pembicaraan itu menyusul meningkatnya ketegangan baru-baru ini antara China dan India terkait sengketa perbatasan Himalaya. Hubungan antara Australia dan China juga memburuk dalam beberapa bulan terakhir.
Jepang, sementara itu, prihatin dengan klaim China atas Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, yang disebut Diaoyu oleh China, di Laut China Timur. Jepang juga menganggap meningkatnya aktivitas militer China sebagai ancaman keamanan.
Makalah kebijakan pertahanan tahunan Jepang pada bulan Juli menuduh China secara sepihak mengubah status quo di Laut China Selatan, di mana ia telah membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan manusia dan secara tegas menekan klaimnya atas hampir semua perikanan dan saluran air utama laut. [wip]